Manajemen Bank Riau Kepri Enggan Tanggapi Gaji/Honorarium Dewan Komisaris Yang Diduga Melanggar Aturan

Jumat, 17 Januari 2020 15:41
Manajemen Bank Riau Kepri Enggan Tanggapi Gaji/Honorarium Dewan Komisaris Yang Diduga Melanggar Aturan

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Besaran gaji/honorarium Dewan Komisaris Bank Riau Kepri diduga melanggar berbagai aturan, baik Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan berbagai aturan lainnya. Sumber terpercaya BertuahPos.com di internal Bank Riau Kepri menyebutkan, pendapatan dewan komisaris di bank plat merah tersebut diatas 50 persen.

“Yang pasti pendapatan dewan komisaris terutama Komisaris Utama diatas 50 persen.  Kalau tak salah yang diterima diantara 60 sampai 80 persen dari gaji direktur utama. Apakah ini melanggar aturan yang ada, perlu dipastikan agar semuanya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar sumber terpercaya BertuahPos yang enggan disebutkan namanya.

Advertisement

Sementara itu, ketika dikonfirmasi BertuahPos.com kepada Manajemen Bank Riau Kepri terkait besaran Gaji/Honorarium Dewan Komisaris Bank Riau Kepri yang diduga melanggar aturan, enggan menanggapinya.

BACA JUGA:  Syamsuar Enggan Jabatan Pimpinan BRK Diisi Orang yang Pernah Bermasalah Urus Perbankan

“Saya no comment dululah kalau soal itu,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank Riau Kepri, M. Jazuli kepada BertuahPos melalui sambungan telephon. Ia tak banyak berbicara dan hanya mengatakan untuk sementara tidak ada komentar terkait hal itu.

Baca: Honda Pindah Pabrik dari India ke Indonesia dan Tambah Investasi Rp5,2 T

Baca: Gaji/Honorarium Dewan Komisaris Bank Riau Kepri Melabrak Berbagai Aturan?

Seperti dilansir sebelumnya, bila merujuk Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ditentukan bahwa besaran maksimum honorarium sesuai peraturan gubernur yakni 40 persen dari Gaji Direktur Utama untuk Komisaris Utama dan 35 persen untuk komisaris. Dengan kata lain, besarannya tidak sampai diatas 50 persen. Belum diketahui apakah Peraturan Gubernur (Pergub) ini telah direvisi atau dibatalkan.

BACA JUGA:  Ekonom Riau Soroti Komite Remunerasi Bank Riau Kepri: Dari Komisaris untuk Komisaris
Baca juga: Ternyata Bank Jateng Pernah Menjadi Temuan BPK terkait Gaji Dewan Komisaris. Bagaimana dengan Bank Riau Kepri?

Bila merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan pada pasal 23 dan 24 ayat 2 bahwa Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 persen dari penghasilan Direktur Utama. Pada ayat 2 dibunyikan untuk Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 persen dari penghasilan Direktur Utama.

Untuk anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 persen dari penghasilan Direktur Utama. Bila merujuk Pergub 31/2011 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 50/1999 tersebut, jelas pendapatan dewan komisaris tidak lebih dari 50 persen. (tim)

Berita Terkini

Senin, 19 April 2021 21:31

Akan Punya Bursa Mata Uang Kripto, Ini Kata Bappebti

Mata Uang Kripto

Senin, 19 April 2021 20:30

Demokrat Tolak Jatah Menteri Jika Jokowi Jadi Reshuffle Kabinet

Sikap Demokrat Tetap Dioposisi

Senin, 19 April 2021 19:51

Sinyal dari Ustaz Yusuf Mansur, Witjaksono Akan Jadi Menteri Investasi

Klaim Calon Menteri Investasi

Senin, 19 April 2021 19:30

Bengkalis Disunting Ratusan Miliar Dana dari BRGM

BRGM, Bengkalis

Senin, 19 April 2021 18:23

Sidang Korupsi, Yan Prana Sebut Pemotongan SPPD Usulan Dona Fitria

Sidang Yan Prana Jaya

Senin, 19 April 2021 17:33

Sidang Korupsi Yan Prana, Lima Saksi Ngaku Keberatan SPPD Dipotong 10%

Sidang Korupsi Yan Prana Jaya

Senin, 19 April 2021 17:02

Pelatih Tottenham Jose Mourinho Dipecat

Tottenham menyisakan 6 laga di Liga Inggris

Senin, 19 April 2021 16:22

Kasus Positif Covid-19 di Riau Kian Meningkat, Ini Penekanan Syamsuar untuk Daerah

Beberapa Poin Penekanan Gubri dalam Penanganan Covid-19

Senin, 19 April 2021 15:14

Resep Es Krim Rujak, Hidangan Segar Saat Berbuka Puasa

resep hidangan buka puasa