BERTUAHPSOCOM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Kota Dumai mengakui bahwa keterlibatan perusahaan di kota itu belum maksimal dalam melakukan pencegahan dan pemadaman api saat bencana kebakaran hutan dan lahan melanda.
Penjabat Sementara (Pj) Walikota Dumai, Arlizman Agus, mengatakan meski keikutsertaan perusahaan diwilayahnya sudah ada dalam masalah karhutla itu, namun tetap saja peralatan itu tidak cukup dan kurang memadai dalam mengantisipasi Karhutla.
“Keikutsertaan perusahaan memang sudah ada. Misalnya bantuan dalam bentuk pompa air. Tapi tetap saja perlu dimaksimalkan lagi,” katanya, dalam pertemuan yang membicarakan tentang pemberdayaan desa pencegahan karhutla di Riau, di Ruang Melati kantor Gubernur Riau, Rabu (27/01/2015).
Bantuan dalam bentuk helikopter itu, kata Arlizman untuk tujuan pemadaman api di wilayah yang sulit terjangkau oleh transportasi darat. Salah satu penyebab mengapa api bisa membesar, tidak lain ada beberapa area yang sulit terjangkau di Riau, juga ikut terbakar.
“Selama inikan, setelah api besar baru turun. Kalau ini diantisipasi sejak awal dengan adanya helikopter yang standby, saya rasa antisipasi karhutla akan lebih maksimal. Perusahaan di dumai itu mungkin bisa saja mereka bantu satu atau dua unit helikopter,” sambungnya.
Sementara itu mengenai pemberdayaan masyarakat desa cegah Karlahut. Hal ini dilakukan agar desa cegah Karlahut yang dibentuk mengetahui tugas dan tatacara teknis apa yang harus dikerjakan masyarakat saat turun ke lepangan. Jika hal ini terlaksana, dia meyakini bahwa Kota Dumai bisa maksimal melakukan pencegahan Karlahut.
“Sementara untuk masalah dana Pemda biasanya kucurkan dana melihat pos anggarannya. Harusnya pusat mendukung itu. Selama ini Pemda melakukan penganggaran yang tidak maksimal karena terbentur aturan,” sambungnya.
Menanggapi masalah itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) Willem S mengatakan bahwa sejauh ini yang menjadi fokus pemerintah pusat adalah tahap pencegahan. “Jadi bukan pemadaman api yang sudah besar itu, Pak Walikota Dumai,” katanya.
Menurutnya upaya pencegahan dengan melibatkan desa akan ampuh untuk melakukan monitoring agar lahan yang mulai terbakar tidak membesar. Sementara untuk ketersedian sarana dan prasarana, tahun ini kata Willem, pemerintah sudah menyediakan dua unit helikopter, yang diminta untuk standby, serta melakukan pengawasan area dari udara.
Dia menyadari, selain melakukan monitoring, hadirnya dua unit helikopter itu akan sangat membantu proses pemadaman api di area yang sulit terjangkau
“Aksesnya memang sulit. Kami sudah tau bagaimana kondisinya.Heli ini untuk patroli, kehadiran alat ini untuk mengantiispasi. Selain untuk water bombing, upaya ini dilakukan untuk pencegahan ditahap awal. Tahun lalu saja lebih kurang 2 juta hektar lahan terbakar. Sementara jumlah manusia yang melakukan pemadaman tidak sebanding dengan luasan lahan yang terbakar itu,” sambungnya. (Melba)
Â
