Berita

Khawatir Muncul Stigma Buruk, PBNU Minta Kepala BNPT Buka Identitas Pesantren Terafiliasi Kelompok Teroris Hingga Simpatisan ISIS

Share

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka identitas 198 pondok pesantren yang disebut terafiliasi dengan kelompok teroris. Sebab dikhawatirkan pernyataan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar bisa menimbulkan stigma buruk pada pesantren.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur meminta agar tak menimbulkan stigma buruk, supaya BNPT membuka saja nama-nama pesantren diduga berafiliasi kelompok teroris.

“Kalau tidak diberikan penjelasan, kita ikut kena getahnya. Orang jadi takut ke pesantren karena dianggap jadi teroris. Padahal, pesantren kami jamin 100 persen garansi, tidak ada pesantren NU yang terlibat terorisme,” sebut Fahrur saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28 Januari 2022).

Gus Fahrur menuturkan setidaknya NU ada menaungi sekitar 20 ribu pondok pesantren. Tak ada satu pun yang terlibat terorisme. Dia menduga pondok pesantren yang dimaksud BNPT adalah pesantren di luar naungan PBNU.

Gus Fahrur mengatakan saat ini ada fenomena orang menyewa rumah di perumahan lalu menjadikannya pesantren. Gus Fahrur menyarankan pemerintah untuk melakukan penertiban pendirian pesantren.

Fahrur tidak mau lembaga pesantren yang selama ini berperan membangun bangsa menjadi tercoreng. “Kemenag harus membuat regulasi tidak semua boleh jadi pesantren, harus ada syarat-syaratnya. Ada masjid, ada pesantren, ada kiai, ada lembaga. Sekarang ini saya lihat ada orang satu rumah sudah disebut pesantren,” harap Fahrur.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyebut ada 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme. 11 pesantren terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 pesantren terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS. Data itu diungkap Boy pada rapat dengan Komisi III DPR, Selasa 25 Januari 2022. (bpc4)