BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Massa dari Asosiasi Serikat Pekerja Riau Komplek (Asperikom) menilai bahwa Permen Nomor 7 Tahun 2017 penuh dengan nuansa politis. Permen ini dibuat akibat tekanan pihak luar, dan bukan betul-betul untuk penyelamatan lahan gambut.
Hal ini disampaikan oleh Sumanto, juru bicara (jubir) Asperikom sesaat setelah mediasi dengan DPRD Riau.
“Permen ini penuh dengan nuansa politis. Kenapa saya bilang, karena ini tidak murni untuk penyelamatan hutan, tapi atas desakan dunia internasional, yaitu Bank Dunia,” ujar Sumanto, Senin (16/10/2017).
Sumanto melanjutkan bahwa latar belakang lahirnya permen ini adalah akibat kebakaran hutan yang melanda Riau pada tahun 2015. Bank Dunia mencatat kerugian negara akibat kebakaran hutan ini mencapai 220 triliun.
Baca:Â Tolak Aturan Lahan Gambut, Massa Asperikom Mediasi Dengan DPRD Riau
“Tetapi, penegakan hukum sejak tahun 2016 dan tahun 2017, kita sama-sama rasakan, tidak ada lagi kebakaran hutan. Perusahaan tempat kami bekerja sudah sangat kooperatif, dengan berbagai program, seperti desa bebas api dan sebagainya,” tambah Sumanto.
“Artinya, penerbitan Permen Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak berpihak kepada rakyat, karena berakibat pada PHK. Artinya, karena bukan gambutnya yang dipermasalahkan, tapi penegakan hukumnya yang harus ditegakkan,” pungkasnya. (cr1)
