BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Menanggapi temuan Fitra Riau mengenai pemborosan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terutama anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Taryono salah satu dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau (UR) mengatakan perlunya indikator dalam penilaian.
Taryono menjelaskan, besarnya perencanaan anggaran tidak langsung yang dianggarkan oleh pemerintah daerah terutama kepada perjalan dinas, sangat tidak mengena kepada masyarakat.
“Seharusnya perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa lebih mensejahterahkan masyarakat. Seharusnya anggaran belanja langsung seperti perbaikan jalan dan jembatan lebih besar direncanakan dibandingkan anggaran belanja tidak langsung, salah satunya perjalanan dinas,” tutur Taryono.
Lebih lanjut Taryono juga berharap seharusnya perlu ada skala prioritas dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran belanja tidak langsung akan mengurangi proporsi anggaran belanja langsung, sehingga dampaknya kemampuan kegiatan program akan berkurang.
“Sebenarnya sudah ada instrumen pemerintah pusat yang bagi beberapa daerah, belanja tidak langsung yang besar tidak boleh menerima pegawai,” terang Taryono.
Taryono juga berharap dengan besarnya anggaran belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas, harus ada output yang dihasilkan dari perjalanan dinas tersebut. Sehingga masyarakat bisa merasakan apa saja manfaat yang didapat dari perjalanan dinas tersebut. “Kalau perlu dari perjalanan dinas tersebut bisa dipresentasikan kepada masyarakat hingga tidak ada nada sumbing dari masyarakat,” ujar Taryono.
Taryono yang juga merupakan alumni pascasarjana Universitas Andalas ini mengatakan, pemerintah Provinsi Riau agar bisa mengambil contoh dari provinsi tetangga, Sumatera Barat. “Di Sumatera Barat, mereka APBD nya kecil dibandingkan Riau, tapi mereka bisa memperjuangkan APBN mereka sehingga lebih besar dari Riau. Ambil contoh kelok sembilan yang kini berubah menjadi kelok berapa? Nahh untuk memperjuangkan APBN pasti butuh biaya untuk pergi ke pusat. Biaya inilah yang diambil dari anggaran belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas. Perjalanan dinas seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, bukan perjalanan dinas yang tidak menghasilkan apa-apa,” tutup Taryono.
Penulis: Teguh Asrin
