Tiap Kecamatan Pekanbaru Mestinya Miliki Pasar

Rabu, 26 Juni 2013 11:11
BERTUAHPOS, PEKANBARU – Kalangan anggota DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang menjamur saat ini.
Â
Pembentukan kantong-kantong PKL dan pedagang musiman, termasuk pasar kaget secara massif menjadi indikasi kalau pemerintah selama ini belum berbuat apa pun untuk melakukan pembinaan pedagang.
Â
Sebaliknya, pemko justru melakukan atraksi sulap dengan mengalihkan pengelolaan PKL kepada yayasan tertentu dan kelompok orang per orang.
Â
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Zaidir Albaiza menegaskan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam penataan dan pembinaan pedagang pemodal kecil.
Â
Ia menilai, munculnya ‘semangat’ berdagang masyarakat saat ini harus difasilitasi, baik tempat maupun sarana pendukung lainnya.
Â
Ia khawatir, jika pemerintah tak melakukan aksi konkret, setiap sudut kota akan diduduki oleh pedagang yang menggelar lapak secara bebas.
Â
Menurutnya, ketidaktersediaan tempat berdagang yang representatif, menyebabkan penyebaran pedagang makin tak terkontrol yang memicu terjadi gangguan sosial, termasuk kemacetan.
Â
“Kita belum melihat langkah konkret pemerintah. Pasar Cik Puan juga mandek, pembinaan PKL tidak berjalan, pasar kaget tumbuh di mana-mana.
Â
Ini menjadi indikasi negatif kalau pemko belum memiliki program yang terukur tentang pembinaan pedagang,” tegas Zaidir kepada Tribun, Selasa (25/6).
Â
Ia menjelaskan, ketersediaan tempat yang layak bagi masyarakat untuk berdagang, memicu terjadi tindakan ‘paksa’ untuk menduduki lokasi tertentu.
Â
Itu sebabnya, solusi paling bijak yang harus diambil yakni menyediakan tempat yang layak dan terjangkau bagi masyarakat untuk berjualan.
Â
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pemerintah harusnya melakukan pemetaan kebutuhan pasar-pasar tradisional di tiap kecamatan.
Â
Ini untuk mencegah menjamurnya pasar kaget yang beraktivitas tanpa pengawasan pemerintah. Survey kebutuhan pasar tersebut diperlukan agar dalam waktu tertentu, kebutuhan jumlah dan penyebaran pasar bisa dipenuhi.
Â
“Penyediaan tempat yang layak merupakan kebutuhan mendesak. Tiap kecamatan minimal memiliki satu pasar tradisional yang terjangkau bagi masyarakat,” tegas Zaidir.
Â
Zaidir yang merupakan Ketua Banleg DPRD Pekanbaru ini menegaskan, proyeksi kebutuhan pasar juga berkaitan dengan program pendataan pedagang. Pemerintah perlu memiliki data yang konkret terkait jumlah dan kualifikasi usaha pedagang.
Â
“Selama ini, pemerintah mungkin tak punya data riil jumlah pedagang. Sehingga, dampaknya keberadaan pasar yang tidak mencukupi lagi tak bisa disesuaikan dengan jumlah pedagang.
Â
Selain itu, selama ini penetapan lokasi pasar cenderung tidak memperhatikan lokasi strategis. Sehingga kebanyakan pasar milik pemerintah sepi,” tegas Zaidir. (tribunpekanbaru.com)