BERTUAHPOS.COM– (JAKARTA) – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Malaysia dan Singapura harusnya juga juga dilakukan kepada rakyatnya sendiri yang terkena imbas akibat asap dari kebakaran hutan di Riau.
Selain itu, Tjahjo malah mengatakan, yang sesungguhnya dilihat adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pembantu presiden yang tidak cepat tanggap untuk menangani masalah ini.
“Dengan meminta maaf, tidak membuka pemahaman baru, malah itu dapat dinilai kurangnya pengawasan di Indonesia yang mengatasi kebakaran secara tidak serius. Bukan masalah minta maaf, tapi bagaimana upaya pemerintah cepat untuk mengatasi kebakaran itu. Bukan setelah Singapura dan Malaysia konpres, kita terbakar juga untuk konpres,” kata Tjahjo di DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Dia mengatakan, urusan asap itu memang disesalkan sehingga menganggu negara lain. Karena itu, Tjahjo melihat harusnya upaya pemadaman lebih cepat dilakukan oleh kementerian terkait.
“Memang menyesalkan kebakaran itu menganggu rumah tangga orang. Harusnya Bagaimana upaya cepat pembantu presiden untuk memadamkan itu. Ini adanya kesalahan, Apakah departemen atau pemda, atau pengawasn tidak baik. Kuncinya pengawasn.” paparnya.
Namun, dia juga menyayangkan sikap Presiden untuk meminta maaf dinilai tergesa-gesa. Sebab, sebelumnya, disebutkan ada indikasi dugaan campur tangan perusahaan asing dalam kejadian kebakaran hutan ini.
“Seharusnya tidak tergesa-gesa untuk minta maaf. Perlu tim terpadu Indonesia-Malaysia-Singapura, ini perusahan milik siapa. Tapi bukan itu, Yang penting adalah bagaimana pemerintah cepat memadamkan itu. Ini kan menujukan adanya kesalahan sebuah negara kepada negara lain,” paparnya.
Presiden SBY hanya meminta maaf kepada negara lain dan tidak meminta maaf kepada rakyatnya sendiri. Hal itu kata Tjahjo merupakan hal yang dilematis. “Dengan minta maaf itu menunjukan kinerja pembantunya enggak benar. Ini memang dilematis bagi Presiden. Dengan permintan maaf itu otomatis mengakui,” tukasnya.
Selain itu, pemerintah seharusnya juga mengganti rugi terhadap masyarakat Riau yang juga menjadi korban imbas asap dari kebakaran tersebut. “Dan untuk rakyat itu yang bertanggungjawab adalah pemerintah. Harus ganti rugi. Kalau menuntut, bisa saja, misal pengobatan, dan sebagainya,” paparnya. (okezon/bertuah)