Roni : Penggusuran PKL Bukan Solusi

Jumat, 07 Juni 2013 11:48
BERTUAHPOS, PEKANBARU  – Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) secara tak terkendali dinilai sebagai bukti nyata pemerintah gagal dalam membina usaha mikro kecil dan menengah. Karenanya, pemerintah tak pantas memperlakukan para pedagang kecil sebagai ‘musuh’, sebaliknya harus merangkul komunitas pedagang pemodal rentan tersebut. Eksistensi PKL membuktikan para pedagang sebenarnya mampu tumbuh dan berkembang tanpa ‘pertolongan’ pemerintah.
 
Anggota DPRD Pekanbaru, Roni Amriel menegaskan, tak pantas tindakan ‘kekerasan’ dipertontonkan oleh tangan pemerintah kepada masyarakat pedagang. Ia menilai, kebuntuan dialog yang terjadi disebabkan pedagang belum mendapat jaminan usaha yang memadai jika direlokasi.
 
“Ada semacam distorsi dan ketidakpercayaan pedagang terhadap kebijakan relokasi. Ketikdakpercayaan ini terus tumbuh dan berkembang, karena solusi yang ditawarkan pemerintah dinilai tidak berpihak pada mereka,” kata Roni Amril kepada Tribun, Kamis (6/6) siang.
 
Ia menjelaskan, barisan PKL diprediksi makin kuat, meski tindakan relokasi dengan ‘paksaan’ terus dipertontonkan oleh pemerintah. Soalnya, para pedagang menggantungkan ekonomi keluarga mereka pada usaha yang sudah mereka jalankan sejak lama. Roni tak heran, aksi ngotot pedagang terus terjadi lantaran pemerintah tak memberikan harapan yang pasti atas tindakan yang sudah dilakukan.
 
“Kondisi di mana PKL saling berhadap-hadapan dan berkonflik sangat tidak kondusif terhadap kebijakan pemerintah. Harusnya, jalan dialog menjadi tujuan utama. Tak salah, jika Walikota turun langsung mendengarkan aspirasi pedagang. Bisa jadi, komunikasi buntu lantaran pejabat atau orang yang ditunjuk tak cakap dalam menjalin komunikasi. Ini harus dievaluasi,” jelas Roni.
 
Ia menambahkan, dua tahun pemerintahan Firdaus-Ayat, dinilai terus diterpa silang sengketa dengan pedagang. Ia mengaku heran, mengapa ‘konflik’ dengan pedagang tak bisa diselesaikan dengan baik dan cepat.
 
“Pedagang sebagai entitas ekonomi daerah, sebenarnya harus dijadikan sahabat oleh pemerintah. Tetapi, dengan situasi saat ini, justru konflik tak berakhir. Dewan meminta agar masalah ini diselesaikan secara damai,” jelas Roni.
 
Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan, kegagalan pemerintah dalam membina UMKM menjadi pemicu tumbuhnya usaha PKL secara tak terkendali. Sebenarnya, jika program UMKM dijalankan dengan baik, kesadaran pedagang untuk melakukan usaha dengan baik akan terbangun.
 
“Namun, karena UMKM dibiarkan berjalan sendiri tanpa pembinaan dan berjuang sendiri, maka pedagang pun akan menggunakan caranya sendiri dalam setiap penyelesaian masalah,” jelas Roni.
 
Ia memastikan, upaya relokasi secara paksa bukan merupakan merupakan solusi untuk menertibkan pedagang. Selagi pemerintah tidak bisa menyediakan tempat yang layak untuk berjualan, maka kantong-kantong PKL akan terus tumbuh di mana-mana. Pemerintah, lanjut Roni harus memberikan tempat yang representatif bagi pedagang untuk dapat berjualan dengan baik.
 
“Penertiban tanpa penyediaan tempat yang layak, bukanlah solusi. Justru, penertiban tanpa solusi itu akan menciptakan kantong-kantong PKL baru. Pemerintah akan kewalahan dalam menghadapi menjamurnya PKL,” jelas Roni. (pekanbaru.tribunnews.com)