BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai khawatir, sebab diprediksi akan ada Ribuan karyawan kontraktor perusahaan migas di Riau akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena pemerintah melakukan pemangkasan biaya cost recovery.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau Rasidin Siregar mengatakan tidak menutup kemungkinan perusahaan migas akan mengakhiri kontrak kerja pihak ketiga. Hal ini juga dilakukan demi penghematan operasional.
Akibatnya, bakal ada ribuan tenaga kerja disektor itu, yang akan menganggur. Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau meminta beberapa poin penting untuk dilakukan perusahaan Migas, sebagai solusi sementara masalah ini.
Diantaranya perusahaan Migas diminta untuk mengurangi jam kerja untuk karyawannya, rumahkan dulu karyawan dengan perusahaan hanya dibebani gaji pokok tanpa tunjangan, dan perusahaan harus melakukan klarifikasi akhir bidang mana saja yang harus dipangkas atau tidak dibutuhkan lagi.
“Jangan sampai juga karena masalah ini hak karyawan terabaikan. Pengusaha kontraktor tidak bergantung dengan industri Migas dan dapat mencari alternatif lain,” sambungnya, Senin (04/01/2016).
Dia mengaku pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait sejumlah kontrak perusahaan Migas di beberapa blok yang akan berakhir di Riau, mungkin tidak akan diperpanjang lagi. Efeknya pasti berimbas pada PHK,” katanya.
Rasidin mengungkapkan Riau memiliki sekitar 100.000 tenaga kerja di industri Migas. Dari jumlah itu termasuklan lebih kurang 300 orang diantaranya adalah para tenaga kerja asing.
Kekhawatiran ini, menurut Rasidin tidak hanya untuk pekerja disektor Migas, melainkan juga termasuk sektor-sektor lain, diantaranya pertambanga. Kabar soal komitmen Pemerintah Cina untuk mengurangi emisi karbon dinegara itu kembali akan membuat ancaman bagu bagi tenaga kerja buruh di bidang pertambangan batu bara.
“Kalau mereka sudah komit untuk menyetop pasokan batu bara, tentu akan ada pengurangan tenaga kerja lagi disektor itu. Dan jumlah angka pengangguran makin tinggi,” sambunnya.
Jika kekhawatiran Pemerintah Provinsi Riau ini betul terjadi, maka kemungkinginan besar selain angka pengangguran meningkat, angka masyarakat miskin di Riau juga akan naik. Seperti diinformasikan sebelumnya, salah satu perusahaan Migas terbesar di Riau PT Chevron tidak akan melakukan perpanjangan kontran untuk pengeboran di blok Minas. Masa kontrak perusahaan itu akan berakhri di tahun 2021. (Melba)
Â