BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Para petani keramba di Kampar merugi hingga Rp 6 miliar lebih akibat musibah banjir yang melanda wilayah itu.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau, Tien Mestina, mengatakan ratusan keramba ikan itu hanyut terbawa arus sungai yang meluap. Tidak kurang dari 83 unit kolam ikan dan 200 lebih keramba ikan di 9 kecamatan rusak parah. Musibah itu terjadi bersamaan dengan dibukanya pintu air PLTA Koto panjang yang meluap akibat curah hujan yang tinggi.
“Wilayah ini adalah pusat penghasil ikan besar di Riau. Padahal tahun 2016 ini target produksi ikan air tawar itu sampai 178.700 ton, sedangkan produksi ikan Riau. Akibat musibah ini, kami khawatir produksi ikan di Riau turun,” katanya.
Dia menambahkan pemerintah kabupaten itu sudah ajukan anggaran ganti rugi sebesar jumlah kerugian yang petani keramba alami. Namun Pemerintah Provinsi Riau tak bisa anggarkan kegiatan untuk ganti rugi itu tahun ini.
Dinas Perikanan Provinsi Riau masih sedang mengusahakan, agar bantuan itu bisa dicairkan melalui pemerintah pusat dalam anggaran negara perubahan 2016 ini, melalui program budi daya ikan untuk menutupi kerugian petani keramba Kampar tersebut.
“Kami masih punya peluang memperoleh anggaran APBN-P. Kami akan ajukan sesuai dengan nilai kerugian warga melalui program budi daya ikan di Dirjen Budi Daya. Ada peluang bantuan benih, sarana, dan pakan ikan,” Tien menuturkan.
Dibukanya pindu waduk PLTA Koto Panjang beberapa waktu lalu, akibat curah hujan yang tinggi ternyata membuat sejumlah daerah d Kabupaten Kampar tenggelam oleh genangan air. Meski musibah ini sudah menjadi langganan tiap tahun, namun kali ini jumlah daerah yang terendam jauh lebih banyak.
Akibatnya masyarakat tidak hanya mengeluh dengan tenggelamnya rumah dan hanyutnya perkakas rumah. Mata pencaharian masyarakat, seperti kebun sawit dan kebun karet juga ikut terendah, termasih mata pencaharian masyarakat, sepeti keramba ikan, juga ikut rusak karena diterjang arus.
Kibat musibah ini, masyarakat petani keramba itu akhirnya mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sementara pemerintah masih belum bisa memberikan jaminan perbaikan mata pencaharian masyarakat itu. (Melba)