Hal inilah yang dicemaskan oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Kemudahaan akses jalur laut dari Riau ke Malaysia sejatinya memang memberikan dampak positif dan negatif. Terbukanya akses secara luas juga menuntut pihak rumah sakit untuk membenahi pelayanan, terutama rumah sakit pemerintah di Provisi Riau.
“Orang mudah nyeberang ke Malaysia dan tak perlu lagi naik pesawat. Kalau pola pelayanan di rumah sakit tak bisadi benahi, habis lah. Tapi kalau kualitas pelayanan di rumah sakit kita baik tidak menutup kemungkinan orang Malaysia yang banyak berobat ke Riau. Ini juga potensial,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Malaysia meminta delegasi Indonesia dalam hal ini Pemprov Riau, membentuk tim kecil untuk pematangan persiapan operasional RoRo Dumai-Malaka. Tim ini akan membahas lebih terperinci mengenai teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya.
Pertemuan di Malaysia pekan kemarin itu difasilitasi oleh Duta Besar RI di Malaysia. Delegasi dari Indonesia dikepalai oleh Sekdirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Arif Toha Tjahjagama.
“Sedangkan kita ada Pemprov Riau, Pemko Dumai, dari Balitbang kementerian dan lain-lain. Dari pihak Malaysia juga banyajk delegasi yang mereka utus untuk hadir dalam pertemuan itu,” ungkap Taufiq, di Pekanbaru, Senin, 8 April 2019.
Dijelaskannya, bahwa pertemuan itu memang membahas mengenai persoalan teknis terhadap rencana RoRo Dumai-Malaka. Pemprov Riau diminta untuk membentuk tim kecil dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya.
Tim ini, lanjut Taufiq, akan merumuskan mengenai hal-hal teknis terutama menyesun SOP untuk spesifikasi kendaraan darat yang masuk dari Malaysia-Indonesia (Dumai), maupun Indonesia (Dumai)-Malaysia.
“Kita juga harus membuat SOP untuk kendaraan darat agar bisa dilalui oleh kedua negara itu. Hasil dari pertemuan di sana kemarin untuk operasionalnya memang sudah disepakati akhir 2019, selambat-lambatnya awal 2020,” jelasnya. (bpc3)
