BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Seorang pengamat kebijakan publik, Saiman Pakpahan, mempertanyakan fungsi pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Saiman menilai pembentukan BPIP bukan karena fisiologi terhadap pancasila, tapi logika politik terhadap pancasila.
“Dengan umur negara kita sekarang, seharusnya persoalan ideologi pancasila sudah selesai. Tapi ini tiba-tiba muncul sebuah badan yang membicarakan ideologi pancasila. Ini logika yang dibangun bukan filosofis terhadap pancasila tapi logika politik terhadap pancasila, dua hal yang berbeda,†tegas Saiman, Senin 28 Mei 2018 di Pekanbaru.
Secara tegas, Saiman mempertanyakan rasionalisasi pembentukan BPIP.
“Apa rasionalisasi badan tersebut? Apa memang sudah luntur nilai pancasila? Seberapa luntur? Sampai dibentuk?†tanyanya.
“Kalau mau jujur, ketika sebuah kebijakan disepakati, ada analisa soal itu. Persoalannya ada apa dengan pancasila kita hari ini? Bisa gak dijawab pertanyaan dasar itu sama mereka? Undang-undang kita pancasila, semua pancasila, kenapa gak muncul badan itu selama ini? Kemana pemerintah selama ini?,†tambah Saiman.
Baca:
PAN Riau Enggan Komentar Soal BPIP
Soal BPIP, Sekdaprov Riau: Sebagai Pejabat Daerah Saya No Comment
Ketimbang membentuk BPIP, Saiman beranggaapan seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam hal menggelontorkan dana.
“Terhadap nilai pancasila gak ada persoalan, cuma dengan menggelontorkan dana segitu pikir-pikir jugalah. Masih banyak masyarakat yang saat ini sakit dan susah berobat, sedangkan pemerintah justru memberikan uang puluhan juta bahkan ratusan juta ke orang-orang yang kerjanya hanya goyang-goyang kaki saja,†pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah membentuk BPIP. Dalam pembentukan tersebut, Megawati Soekarno Putri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Namun yang menjadi sorotan ialah besaran gaji Megawati yang mencapai Rp112 juta sebulannya. (bpc9)
