BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Sikap PT RAPP April Grup yang akan merekrut sekitar 1.500 orang tenaga asing yang didominasi asal Tiongkok untuk membangun pabrik tissu, dinilai mempermalukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Wilayah (Sekwil) Sumatera Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Patar Sitanggang SH, kepada bertuahpos.com Minggu (25/2/2018). Â Dikatakannya, saat ini masih banyak tenaga kerja lokal di daerah dan di Republik Indonesia ini yang memiliki kelebihan jauh dibanding tenaga kerja asing yang didatangkan PT RAPP untuk membangun pabrik tersebut.
“Ini jelas suatu tindakan yang mempermalukan Republik ini. Kalau hanya untuk membangun pabrik tekstil atau pabrik tissu tersebut, serahkan saja kepada saya. Saya bisa mencarikan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan hal tersebut. Kemampuannya juga bisa melebihi tenaga kerja asing yang didatang RAPP tersebut,” tegasnya.
Apalagi menurut Patar Sitanggang, tenaga kerja asing yang digunakan PT RAPP didominasi oleh tenaga kerja asal Tiongkok yang tidak memiliki hubungan kerjasama ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan Indonesia.
“Tidak ada untungnya membangun pabrik tersebut jika tetap menggunakan tenaga kerja asing. Mereka (PT RAPP) memiliki bahan bakunya, mereka juga memiliki dana serta peralatannya. Sekarang mereka juga mendatangkan tenaga kerjanya dari luar negeri apalagi asal Tiongkok yang tidak ada hubungannya dengan MEA. Jadi daerah dapat apa?” ujarnya setengah bertanya.
Jika disebutkan daerah mendapat pajak, menurut Patar, pajak yang diterima tersebut tidak akan sebanding, apalagi sebagiannya akan ke pemerintah pusat. Karena itu Patar mengimbau kepada pemerintah untuk menolak pembangunan pabrik tersebut, jika tetap menggunakan tenaga kerja asing.
“Saya sudah sering sampaikan pada setiap kesempatan, agar tidak boleh ada tenaga kerja asing di Riau atau di negeri ini, kecuali tenaga kerja asing tersebut benar-benar memiliki kemampuan khusus, yang diharap dapat memberikan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Karena itu, Patar Sitanggang menegaskan, meminta kepada pemerintah untuk menolak pembangunan pabrik tersebut.***(bpc17)
