Mutasi di Pemprov Riau Terindikasi Jual Beli Jabatan

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Rotasi dan mutasi pejabat setingkat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau beberapa waktu lalu. Karena terkesan mendadak diindikasi proses mutasi dan rotasi tersebut terselip ada modus jual beli jabatan.

Sumber internal di Pemprov Riau juga mengakui adanya indikasi itu. Pasalnya dalam sisa waktu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang singkat, mutasi dan rotasi jabatan tersebut terkesan ‘dipaksakan’.

“Memamg ada mengarah ke situ (indikasi jula beli jabatan),” katanya, kepada bertuahpos.com, Rabu (17/1/2018) di Pekanbaru. “Saya juga dengar ada informasi demikian,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Ikhwan Ridwan tidak menapikkan bahwa, isu jual beli jabatan bisa saja dimunculkan bagi pejabat yang merasa tidak senang.

Namun tuduhan itu sebaiknya didasari dengan bukti, dan jika memang itu benar, sebaiknya pejabat yang merasa dirugikan melaporkan soal itu ke pihak berwajib.

“Kalau memang ada, laporkan. Kalau perlu langsung laporkan ke polisi. Bisa saja kan ada yang jual nama BKD, walaupun tindakan seperti itu (bayar) tidak dibenarkan,” katanya saat dikonfirmasi bertuahpos.com, Rabu (17/1/2018) di Pekanbaru.

“Kalau saya berani jamin kalau mutasi dan rotasi pejabat itu murni dan dilaksanakan sesuai aturan. Kalau saya berani jamin itu,” sambungnya.

Jelang masuk cuti kerja sebagai Gubernur Riau karena akan ikut dalam Pilgub Riau, Arsyadjuliandi Rachman melantik sebanyak 542 pejabat adminitrasi, pengawas, dan fungsional di Pemprov Riau. Pelantikan itu berlangsung di Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru Senin malam (15/1/2018).

Baca: 
Tunggu Saja, Sebentar Lagi Akan Ada Mutasi Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Riau
Sekdako M Noer Mangkir, Bawaslu Riau: ASN Berpolitik Jelas Dilarang

Dari 542 pejabat itu ada 521 pejabat administrator eselon III dan IV, 21 pejabat fungsional, pengawas, perencana dan 1 pejabat widyaiswara. Kemudian dari 521 pejabat eselon III dan IV tersebut, terdapat 102 pejabat untuk pengisian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota se-Riau.  

Isu soal adanya indikasi jual beli jabatan mencuat hingga ke telingan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Dia mengklarifikasi bahwa mutasi dan rotasi jabatan itu sudah sejalan dengan ketentuan, bahkan tak ada titipan.

“Kalau memang ada laporkan ke saya. Tapi kan sejauh ini belum ada yang melapor ke saya. Makanya kalau ada laporkan biar selanjutnya bisa ditertibkan,” katanya. (bpc3)