BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Evaluasi pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, selayaknya dilakukan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman secara benar.Â
“Evaluasi pejabat, seharusnya dilakukan secara benar, bukan hanya pada tatanan mekanisme saja, melainkan benar-benar dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi,” ujar Tim Peneliti Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi.Â
Baca:Â Mutasi Pemprov Riau, Pimpinan Itu Punya Tools Untuk Menilai Kinerja Bawahannya
Tri menjabarkan, evaluasi pejabat yang mengarah langkah mutasi pejabat itu diharapkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, ditandai dengan adanya indikator evaluasi bagi pejabat yang saat ini sedang menjabat. Indikator itu juga dibuat secara konfrehensif, seperti target output program apa saja yang sudah dicapai, Penyerapan anggaran, kedisplinan, dan sejenisnya.Â
Menurutnya, evaluasi juga dilengkapi dengan standar, apa saja sebenarnya yang akan dicapai oleh Pemprov priode berikutnya, setelah adanya penggantian pejabat tersebut. Misalnya, Pemprov mau mencapai angka kemiskinan sekian persen pada tahun 2019, atau pemprov mau menurunkan angka pengangguran sekian persen pada tahu berikutnya.Â
“Untuk mengantikan pejabat yang terevaluasi itu juga harus jelas indikator, target kinerja, serta orang yang akan dipilih tersebut, memiliki gagasan, ide serta rencana strategis yang dapat mencapai rencana kerja pemprov tersebut,” ujarnya.Â
Baca:Â Mutasi Pemprov Riau, Sekdaprov Riau: Jangan Takut Diadu-adu
Sebelumnya, hasil evaluasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menimbulkan adanya kabar akan dilakukan mutasi besar-besaran untuk pejabat tinggi pratama itu. Ada 22 kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau yang di evaluasi. (bpc3)
