BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Ada suasana agak berbeda menjelang usai pertemuan antara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Inspektorat se Riau dan Pemprov Riau di Ruang Kenanga lantai III Kantor Gubernur Riau, Jumat kemarin.
Asisten III Setdaprov Riau, Kasiarudin mengambil alih forum ketika itu. Sebelum menutup pertemuan, dia mengutarakan kesimpulan dari beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama terkendala masalah infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai.
“Kita selama ini mengharapkan PAD besar, tapi selama Undangan-Undang perpajakan masih seperti itu jangan harap PAD kita besar. Karena untuk kategori retrebusi juga harus didukung infrastruktur yang bagus. Kan perlu uang untuk membangin infrastruktur,” katanya.
Ternyata, pernyataan Kasiarudin agak terdengar ‘miring’ di telinga Anggota BAP DPD RI, Gafar Usman. Tanggapan Kasiarudin langsung ‘dipatahkan’. Forum akhirnya berlanjut, setelah Gafar Usman meminta waktu untuk menimpali jawaban Kasiarudin.
“Saya rasa bukan harus pasrah seperti itu. Pemprov Riau harus cerdas dalam menyiasati Undang-Undang,” katanya.
“Di Pulaua Jawa itu, ada banyak jalan lintas yang dibiayai oleh negara. Infrastrukturnya bagus. Mereka membuat jalan penghubung antar provinsi sehingga itu menjadi jalan negara. Daerah tidak perlu pusing keluarkan duit untuk bangun infrastruktur. Termasuk dalam hal pariwisata. Ada banyak pariwisata nasional di sana, sehingga tanggungjawab infrastruktur jadi tugas nasional,” katanya.
Gafar mencontohkan, di Riau ada Candi Muara Takus. Harusnya itu jangan dijadikan sebagai situs Cagar Budaya, tapi dijadikan sebagai objek wisata nasional, maka pembangunan infrastruktur dan fasilitas akan dialihkan ke nasional.
“Satu lagi jalur lintas di Rohin menuju ke Sumatera Utara buat rancangan pembangunan jalan lintas, dan ajukan sebagai jalan nasional. Termasuk di wilayah Lipat Kain, Kampar. Ajukan rancangan pembangunan jalan lintas sampai ke Sumbar, dengan alasan jalur yang ada saat ini rawan longsor, maka itu akan dibiayai oleh nasional. Undangan-Undang itu harus disiasati,” tambahnya.
Setelah mendengar bantahan dari Gafar Usman, pertemuan itupun ditutup. (bpc3)
