BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersedia dievaluasi terkait kualitas perumahan rakyat yang menjadi program pemerintah. Sebab ada banyak laporan menyebutkan bahwa kualitas rumah rakyat itu tidak bisa dihuni.
“Kami mengakui hal itu memang masih terjadi. Artinya ini perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja kami di lembaga pemerintahan pusat,” kata Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, Rabu (19/04/2017).
Dia mengatakan, kedepan perlu ada upaya perbaikan kinerja lebih matang. Sebab ada banyak mekanisme yang bisa dilakukan untuk merealisasikan program peruntukan rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah.
Baca:Â Melalui Kementerian PUPR, Sekda Inhil Terima Hibah Barang Milik Negara
Salah saru cara yang akan disasar yakni dengan menggaet investor untuk mewujudkan itu. Sementara untuk beberapa rumah yang sudah dilakukan pembangunan di Riau namun tidak bisa dihuni, kata dia, pihaknya akan melakukan pendataan ulang untuk segera dilakukan perbaikan supaya bisa dihuni.
“Pada prinsipnya tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Bahkan kalau Riau bisa sendiakan lahan kami sudah bisa langsung turunkan alat berat, asal sebelumnya sudah diajukan ke pusat,” katanya.
Sejak awal memang sudah ada skim pembiayaan dengan proseduran yang sudah ditentukan, namun ada skim baru dilakukan yakni dengan melibatkan kaum investor. Bahkan jika ini bisa berjalan dengan baik dan inovatif bisa zero cost.
Baca:Â Polemik RTRW Belum Usai, REI Tetap Optimis Target 12 Ribu Rumah
“Tapi harus ada developer lokal yang menyediakan lahan untuk perumahaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Skimnya sudah ada tapi perlu diefektifkan. 2018 keseluruhan investasi sudah hampir mencapai Rp3 triliun. Kalau kapasitas piskalnya naik bisa lebih,” tambahnya
“Soalnya investasi di sektor perumahan ini harus terarah. Jadi tidak hanya sekedar bangun tapi juga layak untuk dihuni,” tambah Dadang Rukmana. (bpc3)
