BERTUAHPOS.COM (BPC), INHIL – Bupati Indragiri Hilir H Muhammad Wardan menjadi pembicara Seminar dan Bedah Buku ‘Selamatkan Kelapa Indonesia’, Senin (18/7/16) di Jakarta. Kegiatan yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan ini dihadiri Sekda H Said Syarifuddin, Asisten II, Kadis Perkebunan, Kadis Perindag, Kaban BPPMPD, Kaban BLH Helmi, Kabag Humas dan Kabag Hukum.
Seminar ini menghadirkan Eka Sastra, M.Si, anggota DPR RI Komisi VI dan Bupati Inhil sebagai pembicara dalam diskusi dan bedah buku ini diikuti untuk menyelamatkan dan memajukan kondisi perkelapaan dibutuhkan kerjasama dan campur tangan semua pihak baik dr masyarakat dan pemerintah serta pelaku dunia usaha. “Hal ini penting karena kehidupan di masyarakat sangat bergantung dengan kelapa. Untuk itu, komitmen dan kerjasama semua pihak harus terus ditingkatkan,” katanya.
Dikatakan, semakin baik kondisi perkelapaan tentu akan semakin baik kondisi perekonomian di masyarakat. Dalam kesempatan ini, bupati juga memperkenalkan berbagai potensi kelapa di masyarakat dan sekaligus mengundang kepada seluruh peserta diskusi untuk berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir. “Kami siap menyediakan dan mensuplai berapapun jumlah yang diminta dan dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha”. ujar bupati.
Beliau juga memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh petani kelapa di Inhil adalah menurunnya hasil kelapa karena serangan hama, kebun kelapa sudah tua sementara masyarakat untuk meremajakan tanaman kelapa tidak mampu, kerusakan trio tata air (tanggul, saluran air dan pintu klip).
“Dari 439 ribu hektar tanaman kelapa di Indragiri Hilir, lebih sepermpatnya mengalami kerusakan yaitu 137rb hektar. Sesuai kemampuan apbd inhil baru bisa diperbaiki sekitar 7.163 ha. Untuk itu bupati mengundang investor ke inhil untuk membangun perkelapaan untuk mempertahankan inhil sebagai kabupaten hmparan kelapa dunia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra, Msi menyampaikan sekira 3 juta hektar kebun kelapa di Indonesia merupakan potensi luar biasa, namun dengan bermacam permasalahan yang dihadapi petani kelapa sehingga dikhawatirkan 10 tahun kedepan kelapa di Indonesia, khususnya di Inhil akan jadi cerita semata seandainya tidak ada langkah nyata dilakukan untuk menyelamatkan kelapa Indonesia. “Maka, diperlukan peremajaan kelapa secara nasional dan terpadu dengan pendanaan yang maksimal, harus ada pabrik pengolahan produksi hilir atau turunan kelapa,” tegasnya.
Ia menilai, masih kurangnya perhatian pemerintah secara nyata terhadap perkelapaan yang sudah nyata sebagai penopang ekonomi Indonesia sejak zaman Belanda, kemerdekaan bahkan sampai ke zaman reformasi ini. (Adv)
