BERTUAHPOS.COMÂ (BPC), PEKANBARU – Salah satu penyebab tidak selesainya masalah kebakaran lahan dan hutan di Riau, disebabkan pemerintah masih bias dalam menangani masalah ini.
Menurut Pakar Lingkungan Riau, Dr Elviriadi MSi, pemerintah masih terkesan ambigu. Disatu sisi ingin selamatkan lingkungan, tapi disisi lain pemerintah juga ingin memperkuat investasi dengan memberikan kemudahan dalam perizinannya.
“Seperti main didua kaki mereka ini,” ujarnya kepada bertuahpos.com, Selasa (20 /09 /2016).
Deregulasi paket ekonomi jilid 3 memberi waktu 7 hari untuk perpanjangan izin HGU. Dosen UIN Suska Riau itu melihat, tradisi main dua kaki pemerintahan Jokowi sangat jelas terlihat dengan membiarkan Menteri Siti menerobos mafia gambut.
Tetapi menteri perdagangan dan menteri ekonomi memuluskan investor berbasis tanah dan sumberdaya alam. Misalnya, kata dia, ada menteri yang sangat ambisius meneruskan reklamasi pantai Jakarta yang dibelakangnya cukong.
Padahal sudah ditentang ilmuan. Seharusnya, Jokowi menunaikan janji Nawacitanya dengan mendukung penuh terobosan menteri siti.
Publik menunggu statement tegas Presiden soal skema penuntasan Karhutla, polemik demi polemik keterlibatan korporasi dan mengerahkan MA, KPK, Polri, dan elemen pemerintahan harus dilakukan secara massif dan terstrukur.
“Tapi bukan untuk memadamkan api. Malah pemerintah memadamkan api pada polisi dan tentara itu salah kaprah, itu bukan Tupoksi polri dan TNI. Selain itu, presiden harus meninjau ulang investasi berbasis sumberdaya alam, karena merusak lingkungan dan emisi karbon, serta mengaudit izin-izin yang menimbulkan keresahan dimasyarakat,” ujarnya.
Penulis: Melba
