BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya menghentikan pembangunan Komplek Perkantoran Tanayan Raya. Hal tersebut setelah melihat ketersediaan anggaran yang tidak lagi sanggup membiayai proyek multiyears tersebut.
Hal ini disampaikan Plt Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Syafril kepada kru bertuahpos.com. “Kita sudah hentikan sementara pembangunan komplek perkantoran Tenayan Raya,†katanya, Selasa (06/09/2016).
Kebijakan akibat minimnya ketersediaan anggaran, sehingga beberapa kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa dihentikan dan tunda bayar. “Sebab kondisi ekonomi nasional yang saat ini menimpa semua daerah. Komplek Tenayan Raya kita hentikan,†katanya.
Untuk progres pembangunan komplek perkantoran tersebut sudah mencapai 56 persen. “Bobot 56 persen itu progresnya. Masih sisa 44 persen yang akan diselesaikan tahun depan di APBD 2017. Karena di APBD Perubahan 2016 tidak bisa,” katanya.
Sedangkan untuk nilai pembayaran 56 persen yang telah berlangsung, Syafril menyebutkan belum lunas. Hanya saja untuk nominal, Syafril tidak ingat. “Tinggal sedikit lagi, berapa Angka pastinya saya tidak ingat,” sebutnya.
Artinya penyelesaian komplek perkantoran ini bakal molor dari target. “Pasti mundur, tapi mau bagaimana lagi. Pembangunan dihentikan karena anggaran kita tidak ada,” sebutnya.
Padahal target pembangunan enam gedung di komplek tersebut akhir Desember 2016. Dengan perkiraan awal akan menghabiskan dana sekitar Rp 680 miliar.
Seperti yang diketahui, Pemko Pekanbaru saat ini tengah berhemat. Pasalnya anggaran sedang defisit akibat banyaknya pendapatan yang tidak sesuai dengan harapan.
Komplek Perkantoran Tenayan Raya seluas 200 hektar. Rencananya ada sembilan gedung dengan gedung sekretariat luasnya sekitar 21 hektar dan gedung SKPD masing-masing seluas sembilan hektar. Nanti di setiap gedung SKPD itu akan berkantor dua atau tiga dinas.
Sementara untuk jangka panjang juga direncanakan dibangun gedung DPRD Kota Pekanbaru, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota, rumah dinas dewan dan beberapa kantor instansi vertikal seperti Mapolda Riau. Ada tiga perusahaan kontraktor yang terlibat pembangunan kantor tersebut, yakni Waskita Karya, Adhi Karya dan Nindya Karya.
Penulis: Riki
