BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pariwisata (Dispar) berharap pihak swasta membantu promosikan wisata Riau. Sebab anggaran Dispar Pekanbaru saat ini terbatas.
Hal itu disampaikan Kepala Dispar Pekanbaru, Hermanius kepada kru bertuahpos.com. “Kalau Destinasi wisata itu, sudah ada yang kita kenal MICE (Meeting Insentif, Convention dan Exibition). Kalau untuk promosi kita sekarangkan kecil anggarannya. Makanya kita mengajak swasta bantu mengemas wisata sebagai ikon daerah,” sebutnya, Rabu (27/04/2016).
Disampaikan Hermanius keterbatasan dana tersebut dialami karena adanya rasionalisasi anggaran akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas. Padahal untuk mempromosikan wisata suatu daerah tidak sedikit biayanya.
Hermanius menyampaikan ketimbang daerah lain di Riau, Pekanbaru disebutnya yang paling siap dalam menerima tamu. “Secara infrastruktur yang dipersiapkan untuk tamu kita siap. Untuk jumlah kamar saja, baik bintang dan tidak itu ada 8000 kamar. Jadi cukup mencukupi, seperti kalau ada acara kayak HMI kemarin kita tidak kewalahan,” sebutnya.
Untuk itu kata Hermanius perlu adanya harmonisasi antara swasta dengan Pemko Pekanbaru. “Pokoknya bagaimana menjual MICE, mendatangkan orang. Yang untung itukan tidak Pemko sendiri, tetapi rakyat, Multiplier efek di seluruh bidang ekonomi ada di sana,” katanya.
Saat ini Hermanius menyebut sedang berkomunikasi untuk hal wisata terpadu dengan daerah seperti Pelalawan, Kampar, dan Siak. Sebab untuk Wisata alam Pekanbaru sendiri masih sangat minim. “Iya pasti, itu namanya Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Tetapi paket dari travel untuk itu yang belum,” katanya.
Sebelumnya Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Riau, Dede Firmansyah, menuturkan potensi Wisata di Riau itu ada. Hanya saja permasalahan akses jalan serta infrastruktur lainnya juga jadi kendala untuk mengajak tamu melancong.
Ditambah lagi harga makanan khas melayu cenderung lebih mahal. “Makanan melayu yang mahal sekali, duduk bawa rombongan bisa Rp 500 ribu hingga jutaan. Padahal orang travel budget untuk makan sekali itu Rp 25 ribu sampai Rp 60 ribu,” ujarnya.
Sebab itu menurut Dede pemerintah terlebih dahulu harus memastikan infrastruktur sudah dibenahi dengan baik. Jangan sampai saat pihak Asita menjual paket Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri yang tidak peduli.
Penulis: Riki
