BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan ibadah haji daerah dan transportasi haji Kota Pekanbaru, Senin (11/4/2016).
Wakil wali kota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengatakan, untuk kebijakan ibadah haji memang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah. “Kementerian Agama RI juga telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan kabupaten maupun kota untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji,” kata Ayat.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga akan berencana menganggarkan pada APBD Kota Pekanbaru untuk memberikan bantuan kepada para jemaah calon haji yang selama ini belum dilakukan oleh Pemko Pekanbaru.
“Sekarang ini dari 12 kabupaten dan kota di Riau, jemaah haji terbanyak masih berasal dari Pekanbaru. Dari Pemda lain, jemaah hajinyakan mendapat bantuan dari pemerintah dan Kota Pekanbaru belum ada. Makanya nanti hal ini akan kita anggarkan di APBD Kota Pekanbaru,” jelas Ayat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap agar anggota DPRD Kota Pekanbaru untuk segera dibahas dan disahkan agar pemko Pekanbaru dapat merealisasikan perda tersebut untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Nofrizal beberapa waktu lalu memang sempat berkomentar tentang pembebasan biaya embarkasi tersebut nantinya akan ditanggung oleh APBD Kota Pekanbaru.
“Pemerintah berencana untuk membuat perda keberangkatan jamaah haji daerah dan perdanya juga sudah diajukan,” kata Novrizal.
Dengan adanya pengajuan tersebut, lanjut Novrizal, DPRD bersama pemko dan Kemenag Kota Pekanbaru tentunya akan membahas Ranperda tentang Keberangkatan Jamaah Haji daerah ke embarkasi.
Selama ini memang dana keberangkatan dari daerah menuju embarkasi dibebankan kepada jamaah. Maka dari itu akan diupayakan dapat ditanggung pemerintah dengan menggunakan APBD untuk keberangkatan jamaah daerah ke embarkasi.
“Untuk biaya yang akan dianggarkan sekitar Rp5-10 miliar setahun,” terang Nofrizal. Untuk pembentukan perda tersebut sendiri juga sudah terjadi kesepahaman antara semua pihak terkait.
“Sekarang tergantung kemampuan keuangan daerah lagi. Kita ingin berupaya semaksimal mungkin untuk masyarakat,” tutupnya.
Penulis: Iqbal
