BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau, triwulan I tahun 2016 tidak capai target.
Asisten II Setdaprov Riau Bidang Ekonomi dan Pembangunan Masperi mengatakan dari 15 persen target realisasi APBD Riau di triwulan I awal tahun ini, Pemerintah Provinsi Riau hanya mampu melakukan realisasi anggaran sebesar Rp 5,74 persen. Dengan realisasi keuangan sebesar 4,48 persen. “Sisanya realisasi fisik,” katanya, Rabu (06/04/2016).
Dia mengakui bahwa sebesar 10 persen dari target 15 persen realisasi APBD Riau di awal tahun ini tidak tercapai. Langkah selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau akan memasukkan realisasi itu dalam terget serapan anggaran ditriwulan ke II.
“Kami akan melakukan justifikasi kembali dengan memasukkan kekurangan realisasi itu untuk dikebut pada triwulan selanjutnya,” tambah Masperi.
Dalam hitung-hitungan yang sudah disusun sebelumnya, melihat realisasi APBD Riau yang masih sedikit tentunya setiap bulan Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan realisasi sebesar 8,5 persen untuk setiap bulannya. Untuk capaian target utuh APBD Riau selama setahun.
Upaya yang mesti dilakukan untuk mengejar kekurangan realisasi ini yakni dengan cara melakukan realisasi pelelangan, yang saat ini masih dalam proses. “Memang rendah. Nanti kalau sudah lelang semua terget ini akan tercapai,” sambung Masperi.
Dibanding tahun sebelumnya, pada periode sama, dia menegaskan bahwa realisasi APBD triwulan I tahun ini jauh berbeda. Ditahun 2015 lalu pada bulan April saja, Pemerintah Provinsi Riau masih sibuk melakukan seleksi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Itu.
“Kami dilantik tanggal 27 April tahun lalu. Tahun lalu ditriwulan pertama belum ada apa-apa,” ujarnya.
Sementara itu, Masperi menyebutkan bahwa untuk nilai lelang kontrak saat ini sudah mencapai Rp 3,5 triliun. Sisanya tinggal Rp 2 triliun lagi yang belum bisa dijalankan. Sebab sisa lelang itu belum masuk dalam RUP, karena terkendala packeting.
Masalah lainnya, selama ini hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provnsi Riau tidak memasukan anggaran perjalanan dinas dalam peket pelelangan.
“Misalnya satu paket pengadaan, ada dilakukan perjalanan dinasnya, seyogyanya masuk. Cuma pos belanjanya saja yang beda,” kata Masperi.
Penulis: Melba
