BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harofie mengakui bahwa kedepan tugas lembaga pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau akan lebih berat ke depannya. Hal itu dilihat dari tingginya konflik antar etnis, yang harus diselesaikan oleh pemerintah
“Tugas Kesbangpol lebih berat kedepannya,” katanya, Kamis (31/03/2016).
Pernyataan itu muncul mengingat kondisi dan potensi konflik antar golongan cukup besar di Riau. Menurutnya, perlu ada sinergitas antar lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah sosial di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Ahmadsyah yang ketika itu menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga menerangkan bahwa kinerja Kesbangpol Riau dianggap berhasil menekan terjadinya angka konflik di Riau walau potensinya cukup ada.
Pemerintah Provinsi Riau juga mengakui bahwa konflik di daerah bisa membahayakan keamanan masyarakat.
“Memang harus ada koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait seperti unit Kesbangpol untuk menyamakan pendapat masing-masing,” sambungnya.
Hal itu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan aturan Hak Asasi Manusia berdasarkan tugas dan wewenangnya.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, M Soedarmo, mengatakan bahwa Pemerintah Darah harus meubah sistem kerja dan tugas para camat dalam upaya pencegahan terhadap konflik etnis di Riau.
Dia menyebutkan perubahan tugas dan wewenang itu perlu dilakukan, oleh aparat pemerintah terkecil ataupun Pemerinta Pusat. Dengan kata lain, camat tidak hanya sebatas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) biasa saja. Tapi juga terlibat dalam pencegahan konflik antar etnis. “Setidaknya camat juga bisa melaksanakan tugas Lainnya,” katanya, dalam Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Balai Serindit Gedung Daerah, Provinsi Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (31/03/2016).
Dia menambahkan masalah konflik antar etnis tentunya sebuah peristiwa yang ironis. Gerakan jaringan yang menganut paham radikalisme memang tersebar di daerah terpencil di Riau. “Hampir diseluruh Indonesia. Dan pergerakan mereka tidak terdeteksi,” ambungnya.
Pada saat perubahan zaman reformasi kekuatan negara dalam hal mengatasi persoalan seperti ini hilang. Supaya konflik antar etnis di daerah-daerah terpencil, termasuk di Riau agar tidak meluas. “Melibatkan aparat pemerintah terkecil supaya masalah ini tidak meluas. Camat yang ditunjuk sebagai ketua tim terpadu di daerahnya untuk mengantisipasi masalah ini,” sambungnya.
Penulis: Melba
