BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau sepertinya baru akan mulai menyikapi persoalan anjloknya harga Minyak dan Gas (Migas). Sebab, dampak buruknya akan menggerus pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Riau dalam jumlah besar.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Riau perlu memikirkan kembali tata ulang perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri hilir. Potensi luasan kebun kelapa terbesar itu dianggap berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Saya tak tahu juga, apa masalahnya soal kelapa di Inhil. Tapi menurut saya itu perlu ditata ulang kembali,” katanya.
Dia menambahkan, kondisi perlambatan ekonomi Riau ditahun 2015 lalu telah cukup memberikan gambaran bahwa komoditi unggulan di Riau, tidak bisa menjadi harapan bagi pemerintah untuk menarik pendapatan daerah dalam jumlah besar.
“Kami tidak tahu kapan akan pulihnya harga-harga komoditi unggukan kita ini,” sambungnya.
Menurut Andi Rachman, pengaturan ulang tata kelola perkebunan kelapa di Inhil tentunya sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan daerah. Padahal potensi itu sudah ada sejak lama.
Persoalan tata niaga perkebunaan kelapa di Inhil harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah itu diminta untuk segera melakukan penambahan intensif untuk mencari solusi-solusi tepat dalam mengatasi masalah yang membelenggu, disektor kelapa itu.
“Mau tidak mau, kita memang harus lakukan terobosan baru,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya, yakni meningkatkan potensi wisata budaya untuk melakukan peningkatan PAD di Riau. Andi Rachman begitu yakin bahwa potensi disektor pariwisata akan membuat keuangan pemerintah bisa bertahan.
Namun demikian, identitas Riau sebagai wilayah perkebunan kembali membuat pemerintah harus bekerja keras untuk mengangkat potensi pariwisata. Sebab itu pula, Pemerintah Riau melirik potensi kelapa untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi penopang perekonomian Riau.
Tahun 2015 lalu, perekonomian Riau jatuh. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini hanya 0,22 persen. Kepala daerah di setiap kabupaten dan kota di Riau, diminta untuk saling bersinergi dalam rangka mengangkat kembali masalah perekonomian di Riau.
“Tak ada yang bisa menjamin sampai kapan kondisi ini. Tidak ada yang tahu kapan harga komoditi unggul kita akan membaik,” sambungnya.
Kondisi perekonimian Riau ditahun lalu cukup membuat Pemerintah Provinsi Riau mengeluh. Lemahnya pertumbuhan ekonomi Riau membuat daya beli masyarakat turun. Imbasnya tidak lain tentu ke sektor pendapatan asli daerah.
Penulis: Melba
