BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Belum tuntasnya persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), diyakini menghambat laju pergerakan investasi di Riau.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Ismet Inono, merekomendasikan Pemerintah Provinsi Riau harus berani buat terobosan agar daerah yang dianggap prioritas bisa diteruskan izin investasinya.
“Sehingga tidak merusak secara langsung RTRW itu,” katanya, Sabtu (26/03/2016).
( Baca:Gapki Soal RTRW Riau: Kami Sudah Bosan dengan Alasan Itu)
Dia melihat dalam aturannya, kepala daerah masih memungkinkan untuk melakukan suatu terobosan terkait masalah ini. Terutama dalam situsi-situasi yang dianggap penting, asal tidak berbenturan dengan jalur yang ada.
Terobosan-terobosan itu, diyakini akan mengembalikan peluang pendapatan dan investasi daerah, sehingga akan tetap maksimal kedepannya. Peluang seperti itu masih sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemerintah Riau dalam mengatasi kendala investasi.
Ismet menambahkan, rendahnya penyerapan anggaran dan sedikitnya investasi yang masuk ke Riau masih berpeluang besar untuk bisa ditekan, asal Pemerintah Riau punya sikap yang jelas terhadap kebijakan.
( Baca:Firdaus Masih Keluhkan RTRW Pekanbaru yang Belum Disahkan)
“Kami juga sadari bahwa RTRW masih dalam proses penyelesaian ditingkat kementerian. Makanya kepala daerah harus punya terobosan,” sambungnya.
Dia melihat, untuk peluang investasi di Riau ke depan masih memiliki potensi yang cerah. Apalagi dengan situasi pertumbuhan ekonomi Riau tahun lalu yang melambat, BI dianggap perlu ikut andil memikirkan langkah konkrit untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar situasi serupa tidak terulang kembali tahun 2016.
Kekhawatiran dari dampak lemahnya ekonomi itu adalahnya, lemahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Riau. BI juga mencatat dari tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015, yakni sebesar 7,83 persen. Tren pengangguran itu terlihat meningkat dari tahun sebelumnya.
Angka tersebut kata Ismet berada di atas rata-rata angka nasional yakni 6,18 persen. Dan Riau adalah daerah tertinggi kedua setelah Provinsi Aceh pada level regional Pulau Sumatera.
Kondisi tersebut juga tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk miskin yang mencapai 563 ribu jiwa atau 8,82 persen.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa target investasi Riau tahun buku 2015 sebesar Rp 18,5 triliun ternyata tidak berhasil dicapai karena persoalan RTRW Riau yang belum tuntas.
Penulis: Melba
