BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Statmen Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Roesmin Norjadin Pekanbaru, ternyata sangat memberikan bekas kepada kepada masyarakat Riau. Hal ini depertengas Koordinatir Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Woro Supartinah, dalam rilis yang dia kirim ke bertuahpos.com.
“Jokowi memerintahkan, salah satunya TNI untuk padamkan api, bukan bikin statmen menudutkan rakyat melakukan gugatan asap bahkan menyebut orang Melayu permbakar hutan dan lahan,” katanya.
Sebelumnya, Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsekal Pertama Hendri Alfiandi memang mengeluarkan pernyataan menyalahkan kebiasaan oerang melayu dalam membuka lahan. Bahkan membakar lahan itu dianggap merupakan budaya masyarakat Riau.
“Kita sedang berusaha padamkan kebakaran lahan, tiba-tiba ada yang mensomasi pemerintah daerah dan pusat,” katanya, Jumat kemarin. Dia juga menyebut, harusnya LSM dan LAM Riau ikut bantu cegah Kerhutla dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Pernyataan Danlanud itu bergulir, hingga membuat LSM angkat bicara. Kata Woro, mestinya Danlanud berterimakasi kepada perwakilan rakyat Riau yang mengingatkan pemerintah untuk selesaikan Karhutla dan asap secara tuntas dan tidak menjadikan TNI menjadi pasukan pemadam kebakaran.
Hasil investigasi yang dilakukan LSM itu, satu diantara pembakat lahan dan hutan adalah perusahaan sawit. Modusnya, para cukong menyuruh warga merambah kawasan hutan lantas membakar dan ditanami sawit dan jaga lahan itu sampai panen.
“Cukong yang perintahkan warga untuk merambah hutan dan lahan korporasi dengan dalih klaim adat dan klaim keperdataan, lantas mereka bakar dan tanami sawit,” sambung Woro.
Hasil dari panet tersebut tetap ditampung oleh korporasi sawit terdekat. Artinya korporasi sawit langsung atau tidak, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, telah menginspirasi cukong dan warga untuk menjual sawit ke pabriknya.
Dia menambahkan, Jikalahari memamhami bahwa Lanud cuma menemukan pelaku pembakar di lapangan. Hasurnya Marsekal Pertama TNI itu melajak juga, siapa pemodal atau cukong yang menyuruh warga membakar lahan dengan iming-iming duit.
“Saya usul kepada Mersekal Pertama TNI Henri Alfiandi untuk meliha dan membaca kasus-kasus karhutla yang sudah dihukum di seluruh pengadilan negeri di Riau. Kalau tidak punya bahannya, saya kirimkan,” kata Made Ali, dari Riau Corruption Trial.
Dalam hal ini Jikalahari juga mendesak LAM Riau, memberi sanksi adat kepada Danlanud karena menyebut orang Melayu membakar hutan dan lahan. Temuan Jikalahari juga menyebutka bahwa sejarah pembakar hutan dan lahan masih dilakukan secara masif dan tidak sesuai dengan budaya Melayu, sejak korporasi HTI dan sawit bercokol di Riau.
“Kami mendesak LAM, Plt Gubru, dan DPRD Riau memberi sanksi adat kepada Danlanud dengan cara mendesak Jokowi dan Panglima TNI memecat Marsekal Pertama TNI Henri Alfiandi,” kata Woro. (Melba/Rilis)
