BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Plt Gubernur Riau, Arsyadjulaindi Rachman, mengemukakan 5 pokok persoalan yang saat ini dihadapi Riau dalam melakukan pengembangan pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor energi.
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ternyata menjadi masalah paling besar yang saat ini tengah membelunggu pengembangan investasi di Riau. “Kami minta bantu, bagaimana masalah RTRW ini bisa segera selesai,” katanya, Kamis (17/03/2016).
Selain soal RTRW, masalah energi Riau saat ini juga dihadapkan dengan belum terpenuhinya kebutuhan energi. Sementara ketersedaan energi sumber daya alam tersebut sangat melimpah. Hal ini dianggap menjadi poin penting untuk jadi bahan pertimbangan, mengingan potensi SDA di daerah lain justru mengalami kekurangan sumber energi.
Selain itu, soal perencanaan penggunaan koridor utilitas terintegrtasi antara Kota Pekabbaru, Duri, Dumai, yang akan dihubungkan oleh jalur tol dan kereta api, juga menjadi hambatan, karena sampai saat ini belum berjalan proses pembangunan itu. “Termasuk kendala air, listrik dan pipa gas,” ujarnya.
Andi Rachman menyebutkan, belum lagi masalah tidak terkoordinasi dengan baik perizinan sektor ESDM antara pusat dan daerah. Serta masih adanya ketimpangan hak daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sektor energi.
“Informasi terakhir yang saya terima, Riau ini ada 200 lebih pabrik kelapa sawit. Ada 100 PKS saja ikut dalam membangun kelistrikan maka sudah cukup untuk menutupi kekurangan listrik di Riau,” sambungnya.
Menurutnya, jika hal ini mampu direalisasikan secara baik, tentu rasioelektrifikasi kelistrikan akan meningkat dan kemakmuran masayarakat akan kebutuhan dasar bisa tercapai. Dengan demikian Riau bisa mengikuti perkembangan wilayah kerja secara baik.
Yang mengganjal dipikiran Andi Rachman sebenarnya adalah ketimpangan soal pengelolaan Dana Bagi Hasi dan perhitungannya. “Masyarakat menuntut transparan. Saya malas di demo terus soal Migas,” ketusnya.
Termasuk juga pengelolaan Migas di sektor hulu. Pemerintah Provinsi Riau butuh angka pasti tentang kejelasan hasil pengelolaan itu. Dan Andi Rachman mengaku bahwa Pemerintah Riau tidak pernah dapa angka itu. Tututannya hanya sebatas transparansi. Apalagi dalam situasi saat ini, beban Riau semakin bertanbah dari sisi jumlah penduduk yang sudah menyentuh angka 200 ribu jiwa. Hal ini akan sangat memberi dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lapangan kerja bagi masyrakat yang sangat bergantung pada Migas.
Penulis: Melba
