BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman meluruskan kembali pernyataan yang sempat dilontarkannya dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, kemarin. “Soal upaya tangani masalah di wilayah pesisir itu, kita bukan menyerah,” tuturnya.
Dia menyebutkan bahwa pemerintah pusat meminta komitmen daerah, seberapa besar keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah pesisir. Kata Andi Rachman sejak dulu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah punya komitmen untuk memperbaiki wilayah pesisir, terutama persoalan infrastruktur.
Pemprov Riau hanya meminta dukungan pusat baik dukungan dalam bentuk anggaran atau kebijakan. Untuk anggaran sendiri, Riau sudah mencoba untuk melakukan perbaikan termasuk soal infrastruktur. “Kami akui biayanya memang mahal untuk membangun infrastruktur. Bahkan di tahun 2015 kami sudah melebihkan anggaran untuk pembangunan di wilayah pesisir. Ternyata juga tidak cukup,” ujar Andi Rachman.
Sementara dari sisi kebijakan, Pemprov Riau meminta dukungan regulasi. Misalnya, pemerintah sudah membangun jalan dan jembatan, ternyata ada sebagian yang tidak bisa digunakan karena masuk dalam kawasan hutan. Inilah yang perlu dukungan dari Pemerintah Pusat. Termasuk juga dukungan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah pesisir. Tentunya dukungan infrastruktur dalam bentuk jalan akan sangat dibutuhkan. “Kata menyerah tak ada,” sambungnya.
Riau sudah mempersiapkan lebih awal agar rencana itu masuk dalam Rencana Induk Tata Ruang Wilayah Perbatasan Nasional. Karena Riau punya banyak daerah pesisir dan perbatasan, maka hal ini sangat penting untuk dibahas segera. Apalagi mengingat wilayah perbatasan di Riau ini termasuk daerah yang rawan dari berbagai kegiatan “terlarang” atau penyelundupan.
Terutama ancaman terhadap abrasi, atau pengikisan pinggiran pantai, dan rawan terhadap ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau menganggap perlu untuk melakukan perbaikan wilayah pesisir secara serius. “Kami akan membicarakan ini di internal pemerintah kita,” ujar Andi Rachman.
Dia menambahkan perbatasan Riau dengan Selat Malaka itu tidak ubahnya seperti tol di pulau Jawa. Tingkat aktifitas hilir mudik kendaraan pengangkut barang tidak henti-henti. Dalam hal inilah Pemerintah Provinsi Riau sangat khawatir, wilayah perbatasan di Riau akan mudah menjadi tempat penyeluduan barang-barang illegal.
Secara umum, Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pendekatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah perbaikan infrastruktur. Kata Andi Rachman, 70 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan ke kabupaten dan kota di Riau. Sementara sisanya 30 persen, sengaja diplot ke wilayah pesisir.
Penulis: Melba
