BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kalangan DPRD Kota Pekanbaru menilai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru mengalami deficit sebesar Rp 1 Triliun.
Pernyataan tersebut dibantah oleh Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer. Bahkan ketika ditanya perihal tersebut, M Noer sendiri kaget mendengar hal tersebut.
“Siapa bilang? Kita belum sampai kepada kata defisit, kalau defisit program kita berjalan tapi barang kurang. Sekarang ini aja APBD saja belum mulai bagaimana bisa di bilang defisit?” Katanya kepada bertuahpos.com, Sabtu (13/2/2016).
Sekarang ini, kata M Noer, kegiatan yang menjadi skala prioritas akan didahulukan pengerjaannya. “Umpamanya ada lima kegiatan yang akan kita lakukan, diantara lima itu mana yang jadi skala prioritas. Kita juga akan melihat kondisi keuangan, kalau keuangan kurang bisa saja kegiatan yang dilakukan empat, tiga bahkan satu saja,” lanjutnya.
Selain itu, APBD tahun 2016 Kota Pekanbaru sampai saat ini masih dalam proses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Kami juga sedang mengkaji secara teknis tentang pola atau prioritas pelaksanaan kegiatan dan menyangkut situasi nasional,” kata M Noer yang juga mantan Asisten I Sekko Pekanbaru.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dinilai oleh kalangan DPRD Pekanbaru tertutup. Selain itu, belum diketahuinya kelanjutan APBD Kota Pekanbaru yang disahkan pada November lalu mulai dipertanyakan oleh DPRD Pekanbaru.
Selain itu, dikalangan wakil rakyat tersebut beredar adanya adanya defisit anggaran pada APBD Pekanbaru 2016 hingga mencapai Rp 1 triliun. Demikian yang dikatakan oleh anggota DPRD Pekanbaru Herwan Nasri.
“Kita sering dengar tentang defisit APBD Pekanbaru dan ini menjadi kerisauan bagi kita. Kenapa bisa terjadi defisit dan apa penyebabnya? Info yang kita dapat defisit itu beragam, ada Rp 800 miliar ada juga info Rp 1 triliun,†katanya Kamis (11/2/2016)
Dengan kejadian ini, tentunya akan sangat berdampak kepada pembangunan kota. Terlebih lagi  program yang menyentuh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan lainnya.
“Kalau terjadi deficit, yang dicoret itu kegiatan seremonial seperti pelatihan dan lainnya,” lanjut Politisi Golkar yang menjadi anggota Komisi IV tersebut. (iqbal)
