BERTUAHPOS.COM, BUKITTINGGI – Pagi ini DPRD Kota Bukittinggi menggelar Paripurna Istimewa penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Sebenarnya, sejak DPRD Bukittinggi disurati KPU Kota Bukittinggi terkait penetapan hasil pleno Calon Wako dan Wawako terpilih beberapa hari setelah Pilkada, sudah menyampaikan kepada Gubernur Sumbar. Namun, baru-baru ini edaran mendagri mengharuskan dilakukan paripurna istimewa penetapan hasil pilkada serentak di DPRD, yang kemudian hasilnya disampaikan kepada mendagri.
“Memang kita laksanakan Paripurna Istimewa sekarang dengan agenda penetapan hasil pilkada lalu. Jadi, setelah kita sampaikan surat kepada mendagri melalui Gubernur Sumbar, keluar edaran jika harus dilakukan paripurna terlebih dahulu. Nanti hasil paripurna ini akan dilaporkan kepada mendagri,” jelas Ketua Balegda DPRD Kota Bukittinggi Ibnu Azis, Senin (1/02/2016).
Menurut politisi PKS Bukittinggi ini, prosedur paripurna dalam penetapan hasil pilkada baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya dengan prosedur penatapan hasil pleno oleh KPU dan kemudian disurati DPRD lalu dewan menyampaikan kepada gubernur.
“Ini pertama kali, jadi setelah kita sampaikan sesuai prosedur beberapa waktu lalu, kemudian keluar edaran kita harus sampaikan lagi, jadi dua kali,” jelasnya.
Namun demikian, menurut Ibnu Azis, yang terpenting adalah bagaimana Wako dan Wawako terpilih, H. Ramlan Nurmartias dengan Irwandi Dt. Batujuah bisa memahami aspirasi masyarakat Bukittinggi.
Disampaikannya, aspirasi masyarakat bisa dipastikan untuk kemajuan Bukittinggi kedepan. Kemudian harapan Ibnu, Wako dan Wawako jangan sampai memutus mata rantai yang sudah ada. Pada hakikatnya, pemerintahan itu keberlanjutan, kalau ada yang positif harus diakui dan dilanjutkan. Tetapi bila ada yang kurang sempurna itu yang harus disempurnakan.
“Saya yakin dan percaya Wako dan Wawako terpilih sudah menulis berbagai PR (Pekerjaan Rumah) yang masih ada dan mana yang prioritas. Seperti kebersihan, parkir, pasar, terminal, dan air bersih.
Tidak hanya itu, tetapi membengkaknya Silpa akibat kecilnya serapan anggaran di APBD Bukittinggi sejak beberapa tahun terakhir, harus menjadi perhatian serius di internal Pemko Bukittinggi oleh Wako dan Wawako terpilih.
“Yang jelas kalau kaitan dengan kinerja keungan, kita harus melihat perencanaan. Kebanyakan selama ini, SKPD begitu piawainya membuat penganggaran, tetapi belum mensinergikan dengan anggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan masih lemah,” jelas anggota Komisi III bidang pembangunan dan perhubungan itu. Diharapkannya, kedepan hal ini harus menjadi PRÂ bagi Wako dan Wawako untuk mengawasi perencanaan, kemudian pengawasan anggaran agar bisa terserap dengan baik.
Ketua Komisi I M. Nur Idris juga berpendapat jika PR Kota Bukittinggi masih sangat komplik. Hal itu harus menjadi motivasi bagi pasangan Ramlan-Irwandi untuk menyelesaikannya. Kemudian, Wako dan Wawako juga harus solid secara internal dalam kabinetnya nanti. “Kita harus pahami bahwa Kota Bukittinggi memiliki banyak Pekerjaan Rumah yang mesti diselesaikan. Bahkan kini disamping masalah klasik seperti ketersediaan air bersih, juga muncul masalah banjir disaat hujan lebat. Ini semuanya bisa selesai bila nanti kabinet Wako dan Wawako terpilih betul-betul solid dan pekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Walikota,” sebut Politisi PAN ini. (khatik)
