BERTUAHPOS.COM ( BPC), BUKITTINGGI – DPRD Kota Bukittinggi terus mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mengoptimalkan fungsi gedung parkir baru.
Dewan juga meminta Dishubkominfo menetapkan titik-titik parkir resmi sepanjang Kota Bukittinggi.
Kemudian, harus dikawal dan ditempatkan petugas dilokasi itu secara terus menerus, sehingga PAD atau retribusi parkir bisa tercapai dan masuk pendapatan daerah. Sedangkan lokasi titik parkir yang tidak resmi, Dishubkominfo segera menindaklanjuti dan mengevaluasi. Kemudian terkait retribusi jasa parkir melebihi Perda yang ada, DPRD meminta Dishubkominfo mengawal ketat dengan menempatkan petugas yang kompeten.
“Gedung parkir baru harus dioptimalkan. Walau tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah kesemrautan parkir di Bukittinggi, setidaknya gedung parkir bisa mengurangi kemacetan dan sulitnya mencari tempat parkir,” jelas Anggota Komisi III DPRD Bukittinggi Ibnu Azis, usai melakukan rapat kerja denggan SKPD yang menjadi mitra kerjanya seperti Dishubkominfo, Bappeda, PU, DKP, KLH, dan Disbudpar.
Dikatakan Ibnu Azis, jangan sampai gedung bertingkat empat yang bisa menampung sedikitnya 400 kenderaan roda dua dan empat itu, menjadi gedung yang tidak terpakai. Tentu saja, Pemerintah Kota harus memberikan contoh sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk parkir digedung parkir.
“Aparat pemerintah harus jadi contoh, kalau gedung parkir itu aman, nyaman dan representatif untuk memarkirkan kendaraan. Kemudian juga harus rajin sosialisasi kepada masyarakat, jangan sampai gedung itu tidak terpakai,” pinta Politisi PKS yang sudah 3 periode di DPRD Bukittinggi itu.
Gedung parkir megah yang dibangun dengan uang rakyat Bukittinggi puluhan miliar rupiah itu, diharapkan DPRD berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai seperti bangunan Banto Traid Centere (BTC) dan gedung terminal Wowo.
“Kita sudah habiskan uang miliaran rupiah. Jangan gedung parkir yang hanya berjarak 100 meter dari Jam Gadang ini tidak dapat berfungsi sesuai harapan. Kalau masih ada berbagai kendala, silakan kembali dibicarakan, dan bila terkait anggaran untuk menunjang fasilitas ajukan kepada DPRD,” sebutnya.
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi III lainnya, Fauzan Haviz, meminta agar pembenahan masalah parkir dan titik-titik parkir serta retribusi parkir di Bukittinggi harus menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Bukittinggi kedepan.
“Kalau kita tidak ingin dipermalukan sebagai citra kota wisata dengan kondisi tempat parkir sulit, retribusi termahal,ya harus difungsikan gedung parkir baru. Kemudian juga harus ada inovasi baru untuk menciptakan manajemen parkir yang menggunakan sistim elektronik,” pinta Politisi PAN Bukittinggi itu. (khatik)
