BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menanggapi, bahwa tren penurunan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau, tahun ini disebabkan iklim pemerintahannya tidak sama dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dia menyebutkan masing-masing situasinya berbeda. Misalnya saja 2014 awal, pada saat ketok palu APBD Murni di tahun itu menggunakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang digunakan adalah SOTK lama. Pada saat masa transisi itu tentu Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan evaluasi ulang.
“Tentu dikembalikan lagi ke SOTK lama lagi sehingga terjadi rasionalisasi. Untuk 2015 juga masih ada anggaran yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada DAD-nya. Jumlahnya lumayan juga, tapi saya tidak tahu pasti rinciannya berapa,” kata Andi Rachman.
Dalam situasi seperti ini, dia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau, harus melakukan penyesuaian agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kerjanya. Namun demikian dia menyadari bahwa realisi APBD tahun ini jauh lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
45 persen APBD Riau saat ini, jelas menunjukan kinerja Pemprov Riau di masa kepemimpinan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman masih jauh dari kata maju. Sementara target 58 persen realisasi APBD itu harus dikebut dalam sisa waktu 15 hari sebelum tutup buku.
Tim Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Trionohadi mengatakan, dari pagu APBD Perubahan Rp 11,4 triliun tidak sampai separuh anggaran itu terealisasi hingga saat ini. Pada tahun 2013, realisasi APBD Riau mencapai 83 persen.
Angka itu ternyata menurun di tahun 2014 yakni 63 persen. Sedangkan di tahun ini, kata Asisten II Bidang Eknomi Pemprov Riau, Masperi, realisasi baru berjalan 45 persen, dari target 58 persen.”Kami tidak yakin realisasi anggaran 58 persen itu akan tercapai. Waktunya semakin mepet, kalau hanya realisasi tapi tidak ada efek ke masyarakat untuk apa?” katanya.
58 persen realisasi APBD yang ditarget Pemprov Riau tahun 2015 ternyata justru lebih jauh dari proyeksi yang dirilis Fitra beberapa waktu lalu. Yakni kisaran 60 persen lebih. Pagu anggaran yang seharusnya bisa dijalankan dalam pengadaan proyek barang dan jasa di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Riau, jutru mandek karena ada beberapa aturan baru yang dikeluarkan tahun ini, persoalannya disitu.
Triono melihat anggaran disetiap SKPD Riau sedikit sekali bisa direalisasikan, karena adanya penguatan aturan dua tahun terakhir. Namun bukan serta merta Pemprov Riau tidak punya antisipasi sebab prediksi rendahnya realisasi ini sudah terlihat sejak semester pertama tahun 2015 lalu. (Melba)
