BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Plt Gubri menghadiri Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan para gubernur, bupati/walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015). Dalam RKP, Presiden Jokowi meminta agar daerah-daerah yang wilayahnya memiliki hutan dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan.
“Pencegahan artinya, misalnya pembuatan kanal bersekat, embung dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah. Gampang cari air untuk pemadaman,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi berpesan agar para gubernur, bupati/walikota yang daerahnya rentan menghadapi bencana kebakaran hutan dan kabut asap untuk mencatat betul pemintaannya.Di tempat terpisah, Kepala Biro Humas Riau, Darusman mengatakan, Plt Gubri hadir dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara Jakarta.
“Rapat kerja dihadiri kepala daerah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membahas persoalan karhutla, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada)serentak, penyerapan anggaran, perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta program pengawalan, pengawasan pemerintah dan pembangunan (P4),” ungkap Darusman.
Terkait permasalahan karhutla, kata Darusman, Plt Gubri sudah menyiapkan. APBD Pemerintah Provinsi Riau saat ini sudah mencerminkan komitmen daerah untuk pencegahan karhutla di Riau.”Pemprov Riau dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla sudah menganggarkan di APBD 2016 yang diposkan melalui satuan kerja terkait,” ungkap Darusman.
Dalam pembahasan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, Presiden Jokowi menekankan masalah netralitas pegawai negeri sipil sebagai Aparatur SipilNegara (ASN).Menanggapi hal ini Darusman mengatakan Pemprov Riau sudah melakukan sosialisasi baik melalui satuan kerja terkait, dan dilakukan langsung Plt Gubernur Riau.
“Plt Gubri setiap melakukan kunjungan kerjanya ke kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak, selalu melakukan sosialisasi dan juga menegaskan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuktidak terlibat politik praktis serta harus bersifat netral,” ungkap Darusman.
Rapat kerja pemerintah dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (rilis/melba)
