BERTUAHPOS.COM — Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Pencabutan ini atas dasar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha, bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk Karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis.
Berdasarkan data temuan WALHI Riau, selian PT RAPP, masih ada sejumlah perusahaan lain yang lahannya juga terbakar dalam kasus Karhutla sepanjang tahun 2026.
Perusahaan-perusahaan tersebut terafiliasi dengan grup-grup besar (APRIL dan APP/Sinarmas) yang selama ini menjadi pemain besar di sektor Hutan Tanaman Industri (THI) dan kelapa sawit.
Berikut perusahaan-perusahaan besar yang lahannya terbakar di Riau sepanjang Karhutla 2026, berdasarkan temuan WALHI Riau;
PT RAPP Sungai Mandau
Berdasarkan temuan WALHI Riau, indikasi Karhula seluas kurang lebih 71,9 hektare terjadi di lahan milik PT RAPP Sungai Mandau (grup APRIL/RGE) pada Karhutla 2026 (101°45’38″E 0°50’8″N). Selain itu, indikasi Karhutla juga terjadi di areal transisi Cabag Biosfer GSK-BB (101°49’13″E 0°52’49″N )
Dengan demikian, WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH).
PT Arara Abadi Pelalawan
Indikasi Karhutla seluas kurang lebih 616,3 hektare juga terjadi di area PT Arara Abadi Pelalawan (Grup APP/Sinarmas). Dari jumlah itu sekitar 59,6 hektare diindikasikan berada dalam konsesi perusahaan (102°15’57″E 0°12’40″N).
WALHI Riau juga menemukan adanya indikasi penanaman akasia di areal bekas terbakar, dan indikasi 71,9 hektare Karhutla berada di lokasi aksi mitigasi pelaksanaan restorasi (RO10) FOLU Net Sink 2030 (102°16’39″E 0°13’11″N).
Dengan demikian, WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH).
PT Sekato Pratama Makmur
PT Sekato Pratama Makmur (Grup APP/Sinarmas), juga terindikasi Karhutla dengan luas sekitar 115,3 hektare di kasus Karhutla 2026. Berdasarkan temuan WALHI Riau, sekitar 115,2 hektare bahkan terjadi di zona penyangga cabar biosfer GSK-BB.
Selain itu, perusahaan tersebut juga terindiKasi Karhutla seluas sekitar 115,2 hektare berada di lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi gabut (RO2), pengelola tata air (RO9) dan Pelaksanaan restorasi (RO10) FOLU Net Sink 2030 (101°41’10″E 1°24’26″N)
Bahkan di beberapa titik sudah ada plang polisi yang berkaitan dengan Karhutla sudah dipasang, konflik agraria dan plang satga PKH (101°40’25″E 1°29’24″N).
Dengan demikian, WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH).
PT Meskom Agro Sarimas
PT Meskom Agro Sarimas (Sinarmas Grup) juga terindikasi Karhutla seluas 164,1 hektare, berdasarkan temuan WALHI Riau di kasus Karhutla 2026 (102°6’26″E 1°35’18″N). Keberadaan perusahaan bahkan dianggap memperparah abrasi di Pulau Bengkalis (102°7’4″E 1°35’14″N).
WALHI Riau mengindikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 49 dan 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Kehutanan) dan UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH). Serta UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*







