BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu melakukan konsultasi ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut membahas dua agenda strategis, yakni tata kelola aset daerah melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern serta rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini. Turut mendampingi sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Rohul, di antaranya Tamrin Nasution, Budi Darman, dan Purwadi.
Selain itu, hadir pula jajaran pejabat eselon Pemkab Rohul, yakni Kepala Dinas Kesehatan dr. Bambang Triono, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Desmadiana, Sekretaris DPRD (Sekwan) El Bizri, Direktur Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Imran Tambusai, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, Kabag Administrasi Kewilayahan M. Franovandi, Kabag Ekonomi dan SDA Quspedra Aflah, serta Kabag Hukum Erinaldi, bersama jajaran manajemen Perumda RHJ.
Dalam sesi konsultasi, Bupati Anton memaparkan secara terbuka dua persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Pertama, terkait Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern.
Bupati menjelaskan bahwa Pasar Modern saat ini masih berstatus sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sementara pengelolaannya dijalankan oleh Perumda RHJ.
Persoalan yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum terkait pihak yang berwenang melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon investor.
Menurut Bupati, kepastian tersebut sangat dibutuhkan agar proses penjajakan investasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Hal ini sekaligus berkaitan dengan rencana pembangunan wahana permainan di kawasan Pasar Modern yang diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik baru serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.
Melalui konsultasi dengan BPKP Riau, Pemkab Rohul berharap memperoleh arahan mengenai mekanisme dan aspek hukum pelaksanaan KSP, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pemilik aset dan Perumda RHJ sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan.
Kedua, terkait pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Pada agenda kedua, Bupati Anton turut menyampaikan pentingnya memperoleh kepastian petunjuk teknis terkait mekanisme pinjaman daerah melalui PT SMI.
Pembahasan ini menjadi perhatian karena pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan program prioritas daerah. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
Bupati berharap melalui konsultasi tersebut dapat diperoleh penjelasan dan arahan yang komprehensif mengenai tahapan, mekanisme, serta aspek pengawasan pinjaman daerah, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya membangun kesepahaman yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif. Hal tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan strategis terkait pembiayaan daerah memiliki koordinasi dan pemahaman bersama, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Kehadiran Ketua DPRD Rohul bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRD dalam konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam membahas kebijakan strategis pembangunan daerah.
Melalui konsultasi bersama BPKP Riau ini, Pemkab Rohul berharap mendapatkan masukan dan pendampingan terkait tata kelola aset serta mekanisme pinjaman daerah, sehingga setiap langkah kebijakan yang diambil memiliki landasan administrasi dan hukum yang jelas.
Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat semakin optimal, peluang investasi dapat dikembangkan sesuai ketentuan, serta rencana pembiayaan pembangunan melalui pinjaman daerah dapat dilaksanakan secara terukur dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. (GALERI)















