BERTUAHPOS.COM — Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Riau, Senin (24/8/2026), mendapat kritik dari organisasi lingkungan Jikalahari.
Organisasi lingkungan itu menyesalkan kedatangan Kepala Negara yang dinilai hanya sebatas mengikuti rapat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tanpa turun langsung memeriksa kondisi di lapangan.
Prabowo tiba di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, untuk mengikuti rapat penanganan Karhutla. Dalam pertemuan itu, Presiden mendengarkan paparan dari Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai, lalu menyampaikan apresiasi atas kinerja keduanya.
Prabowo bahkan meminta agar dicarikan kenaikan jabatan bagi kedua pejabat tersebut, dengan syarat penanganan 900 hektare lahan terbakar dituntaskan lebih dulu.
Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, menilai sikap Presiden yang langsung memuji laporan bawahannya tersebut kurang tepat di tengah kondisi udara Riau yang semakin memburuk.
“Presiden Prabowo harus berempati kepada rakyatnya atas polusi asap akibat karhutla yang semakin buruk dan sampai pada level sangat tidak sehat. Mestinya mengecek kinerja bawahannya dan tak buru-buru mempercayai laporannya begitu saja. Faktanya seminggu terakhir justru Hotspot meningkat,” kata Okto.
Menurutnya, Presiden semestinya lebih dulu mengevaluasi kinerja jajaran di lapangan, mengingat jumlah titik panas justru meningkat dalam sepekan terakhir menjelang kunjungan tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun Jikalahari dari situs pemantau kualitas udara IQAir menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Riau berada pada level tidak sehat hingga sangat tidak sehat sepanjang 10–24 Agustus 2026.
Pada hari kunjungan Presiden, ISPU tercatat di angka 256, masuk kategori sangat tidak sehat. Meski begitu, Jikalahari menyebut belum ada kebijakan konkret untuk melindungi warga terdampak, sementara jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap sudah mencapai 376 kasus sepanjang Agustus 2026.
Temuan Jikalahari berdasarkan analisis citra satelit Suomi NPP-VIIRS periode Januari–Agustus 2026 mencatat 4.492 titik panas di Riau, dengan 1.083 di antaranya muncul pada Agustus saja.
Sebanyak 3.330 titik atau 74 persen berada di lahan gambut, sementara 875 titik atau 19,4 persen berlokasi di kawasan konsesi perusahaan—terdiri atas 214 titik di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan 661 titik di perkebunan kelapa sawit.
Okto menegaskan, kunjungan Presiden semestinya diarahkan ke area konsesi yang terbakar sebagai bentuk penindakan tegas sekaligus peringatan bagi seluruh pemegang izin. “Presiden harus memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang arealnya terbakar,” ujarnya.
Jikalahari mengingatkan, penanganan karhutla merupakan bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran saat pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden, yang secara eksplisit menyebut komitmen mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran serta perusakan lingkungan.
Selain kasus 2026, Jikalahari sebelumnya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup terkait karhutla ke Polda Riau pada 4 Agustus 2025, yang melibatkan lima korporasi dengan total areal terbakar sekitar 179 hektare. Hingga kini belum ada satu pun korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dari laporan tersebut.
Okto menyebut, Jikalahari mendesak Presiden Prabowo mengambil tiga langkah, yaitu memerintahkan Menteri Dalam Negeri mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, memerintahkan Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengevaluasi izin konsesi di kawasan terbakar termasuk di lahan gambut, serta memerintahkan Kepala Polri segera menindak korporasi yang arealnya terbakar, baik pada kasus 2026 maupun dalam laporan Jikalahari tahun 2025.
