BERTUAHPOS.COM — Bank Dunia mengungkap penurunan tajam pendapatan kelas menengah Indonesia dalam laporan terbarunya. Laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 itu mencatat porsi kelas menengah merosot dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar 7 persen pada 2025.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut tren penurunan jumlah kelas menengah memang terjadi setiap tahun. Ia memperkirakan tahun ini jumlah kelas menengah bisa berkurang hingga 1,3 juta orang.
“Kelas menengah mengalami penurunan, memang jumlah kelas menengahnya juga terus menurun 1 juta orang setiap tahunnya, dan tahun ini mungkin penurunan kelas menengah bisa sampai 1,3 juta orang,” ujar Bhima seperti dikutip dari Owrite.id, Sabtu, 13 Juni 2026.
Bhima menjelaskan penurunan kelas menengah dipicu oleh ketidaksesuaian upah, kenaikan suku bunga, dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketiga faktor ini membuat pendapatan masyarakat semakin tak sebanding dengan biaya hidup.
“Karena antara pendapatan yang diterima upah dan lonjakan PHK itu bisa menimbulkan tekanan bagi kelas menengah, termasuk kenaikan suku bunga dan kenaikan BBM. Jadi antara pendapatan dengan kebutuhan biaya hidupnya semakin tidak terjangkau, baik kelas menengah yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan,” jelasnya.
Selain itu, Bhima menilai pola investasi yang masuk ke Indonesia turut memperparah kondisi kelas menengah. Investasi yang dominan saat ini bersifat padat modal sehingga minim menyerap tenaga kerja baru.
“Dan salah satu faktornya adalah banyak investasi yang masuk pun juga investasi yang sifatnya padat modal. Jadi bukan investasi yang bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja, dan investasi yang sudah ada masuk sekarang sedang mempersiapkan pemangkasan atau efisiensi tenaga kerja. Jadi situasinya memang sangat gloomy ya bagi kelas menengah,” tuturnya.
Bhima mendorong pemerintah memastikan penghematan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa dialihkan untuk kelas menengah. Selama ini, program tersebut dinilai justru menekan usaha informal milik kelas menengah.
Bhima mengusulkan agar Program MBG dihentikan dan diganti dengan bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Bantuan tunai ini dinilai lebih efektif menopang daya beli kelas menengah. “MBG ganti aja dengan bansos Rp300 ribu per orang, per bulan itu bisa menopang dari beli kelas menengah,” terangnya.
Selain itu, Bhima mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen untuk mendongkrak permintaan masyarakat. Ia juga mendorong revisi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar lebih sesuai kondisi ekonomi terkini.
“Kami berharap PTKP penghasilan tidak kena pajak itu bisa dinaikkan dari Rp4,5 juta per bulan itu menjadi Rp10-Rp12 juta. Karena PTKP sudah tidak lagi relevan dan ini tujuannya agar disposable income dari kelas menengahnya bisa ikut meningkat,” imbuhnya.
