BERTUAHPOS — Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang saku peserta program magang lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate hingga akhir 2026. Tujuannya untuk mendorong program pemagangan sekaligus memberi stimulus ekonomi bagi generasi muda.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagang Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.
Setelah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 9 Februari 2026, aturan tersebut sudah efektif berlaku pada 19 Februari 2026. Pemerintah menegaskan insentif ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program pemagangan nasional.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa fasilitas fiskal diberikan dalam bentuk PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Negara akan menanggung pajak atas uang saku dan penghasilan terkait program magang.
Insentif PPh 21 DTP berlaku untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2026. Selama periode itu, peserta magang tidak perlu membayar pajak atas uang saku yang diterima karena kewajiban tersebut ditanggung APBN.
Penghasilan yang mendapatkan fasilitas ini meliputi uang saku atau imbalan sejenis dari program magang, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah, serta penghasilan lain yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan program.
Meski pajak ditanggung negara, instansi pemerintah sebagai pemotong pajak tetap wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 21 sesuai ketentuan perpajakan. Kewajiban administrasi ini tetap berjalan untuk menjaga akuntabilitas pelaporan.
Sebagai ilustrasi, jika peserta magang menerima uang saku Rp3,93 juta per bulan, maka pajak sekitar Rp196.000 dengan tarif 5% akan ditanggung pemerintah. Dengan skema ini, peserta menerima uang saku secara penuh tanpa potongan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak akan mengawasi pemanfaatan insentif tersebut. Jika instansi tidak menyampaikan laporan realisasi tepat waktu, otoritas pajak berwenang menagih kembali insentif yang telah diberikan.
Peserta magang yang berhak memperoleh fasilitas ini wajib memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP, terdaftar resmi dalam program sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, serta tidak menerima insentif PPh 21 DTP lainnya.***
