BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Rencana kebijakan pemerintah untuk membayar dana Crude Palm Oil (CPO) yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini, dikhawatirkan akan memberi dampak negatif bagi petani sawit di Riau.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulher mengatakan, dengan adanya pungutan sebesar 50 dolar per ton untuk CPO itu, menyebabkan eksportir akan membebankan ke sektor hulu. Demikian juga dengan pungutan sebesar 30 dolar per ton untuk produk turunan CPO.
Pemprov Riau takut, perusahaan akan membebankan biaya pungutan itu kepada petani dalam bentuk penambahan biaya produksi. Hal itu juga ditandai dengan berfluktuasi harga TBS beberapa minggu belakangan ini.
“Kita khawatirkan biaya pungutan tersebut dibebankan kepada petani, takutnya pengusaha akan menurunkan harga beli TBS sebagai bahan baku CPO,” ujarnya, Kamis (16/04/2015).
Selain itu, menurut Zulher, untuk sementara ini, Pemprov Riau hanya bisa berharap agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Dia juga mengatakan, dana pungutan itu juga akan digunakan untuk subsidi bahan bakar nabati yaitu biodiesel berbasis CPO.
Pasalnya, harga biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan harga solar. Apalagi, pemerintah telah menaikkan target bauran biodiesel ke dalam solar dari 10% menjadi 15% pada tahun ini. Tambahan bauran tersebut tentunya akan mengalihkan 15 persen CPO lokal ke pasar domestik.
Fluktuasi harga TBS beberapa pekan terakhir ini memang disebabkan beberapa faktor, selain masalah pungutan CPO sebesar 50 dolar per ton ini, menurutnya permintaan negara tetangga beberapa waktu sebelumnya juga sempat membuat harga TBS lokal anjlok. Belum lagi, intimidasi terhadap ringgit cukup kuat.
Terbukti intervensi pemerintah Indonesia dan Malaysia pada pekan sebelumnya ternyata sama sekai tidak berpengaruh terhadap harga TBS lokal. (melba)
