BERTUAHPOS — Melalui agenda sharing knowledge bersama Satuan Siber TNI (Satsiber TNI), Bertuahpos membuka ruang diskusi strategis terkait perkembangan industri media siber dan media sosial, tantangan keamanan informasi, serta dinamika ekosistem media digital yang kian kompleks.
Acara ini berlangsung di Mabes TNI Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 13 Januari 2025, dan terselenggara berkat kerja sama Redaksi Bertuahpos, Satsiber TNI dan Ormas Setya Kita Pencasila. Dalam acara tersebut hadir langsung Komandan Satsiber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, SH. SE. MM, beserta jajarannya, Ketua Umum Setya Kita Pancasila, Andreas Sumual, dan Pemimpin Redaksi Bertuahpos, Junaidi.
Dalam forum tersebut, Bertuahpos dan Satsiber TNI membahas peran media siber dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan berdaulat. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara media dan aparat pertahanan siber dalam menghadapi ancaman disinformasi, serangan digital, serta perlindungan ruang siber nasional di era transformasi teknologi yang semakin cepat.
“Ruang digital kini telah menjadi saranan utama dalam menyalurkan informasi, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dinamika informasi di ruang digital yang sangat terbuka menjadikannya celah bagi oknum ataupun pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Junaidi dalam pemaparannya.
Oleh sebab itu, kata dia, media massa sebagai salah satu instrumen penyalur informasi digital punya tanggung jawab besar untuk menangkal setiap mis informasi dan dis informasi. Namun, tanggung jawab ini tidak akan berjalan dengan efektif tanpa kolaborasi yang kuat dengan lembaga atau instansi terkait.
Salah satu materi penting yang dipaparkan, yakni terkait dengan manajemen reputasi sebuah lembaga di ruang digital. Upaya itu dapat dilakukan dengan berbagai strategi, salah satunya dengan memanfaatkan media massa dan sosial media.
Junaidi menjelaskan, meski dalam praktinya tidak mudah, instansi seperti TNI perlu memperkuat posisinya di mata publik—terutama dalam hal pertahanan negara—agar publik bisa memahami betapa strategisnya posisi TNI dalam sebuah negara yang berdaulat.
Media Massa Tetap Jadi Otoritas Kebenaran di Tengah Arus Disinformasi Digital
Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, dan konten berbasis kecerdasan buatan (AI), media massa dinilai tetap memegang peran sentral sebagai otoritas kebenaran.
Publik kini tidak lagi sekadar mencari informasi yang viral, melainkan sumber yang paling dapat dipercaya. “Dalam konteks ini, media massa—baik online maupun elektronik—kembali menjadi rujukan utama masyarakat,” ujar Junaidi.
Adapun perbedaan mendasar antara media massa dan influencer terletak pada kepatuhan terhadap hukum dan etika. Media bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Media Siber Dewan Pers, serta mekanisme hak jawab dan koreksi.
Menurutnya, setiap informasi diproduksi melalui proses editorial yang mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan publik.
Sebaliknya, influencer dan akun media sosial, tidak terikat pada kaidah jurnalistik yang baku. Konten yang dihasilkan cenderung berbasis opini pribadi, tanpa kewajiban verifikasi dan mekanisme koreksi yang terstruktur. Kondisi ini membuat media massa memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga kualitas dan akurasi informasi di ruang publik.
Di era AI yang mampu memproduksi ribuan konten dalam hitungan detik, media massa juga berperan sebagai penjaga akurasi atau gatekeeper. Media berfungsi menyaring informasi manipulatif dan hoaks, sekaligus memvalidasi data berbasis fakta lapangan.
“Dengan peran tersebut, media tidak hanya melindungi publik dari informasi menyesatkan, tetapi juga menjadi referensi utama bagi mesin pencari dan sistem AI itu sendiri,” tambahnya.
Materi ini menegaskan bahwa ketika publik ragu terhadap kebenaran informasi, media massa tetap menjadi tempat kembali untuk mencari kepastian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Komandan Satsiber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, SH. SE. MM, mengakui industri media massa berperan penting sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.
Menurutnya, bukan hanya publik secara umum, aparat TNI juga harus cakap dalam menerima, mengolah, dan memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan pertahanan negara.
“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus terjalin. Kami banyak mendapat pengetahuan dan wawansan baru dalam diskusi ini. Materi-materi yang disampaikan tentu sangat berguna bagi kami bagaimana harus bersikap di ruang digital, terutama jika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hampir setiap minggu kami juga rutin menggelar diskusi seperti ini untuk memperkaya khasanah,” ujarnya.***
