BERTUAHPOS.COM, ROKAN HILIR – Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi serta High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Pertemuan strategis ini juga membahas kesiapan daerah dalam menyongsong Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan di Balai Serindit, Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam arahannya menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi mencapai puncaknya pada Desember. Berdasarkan data BMKG, sebanyak 93 kecamatan dan 170 desa masuk kategori rawan banjir, sementara 23 kecamatan dan 36 desa berada dalam zona rawan longsor. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kesiapsiagaan daerah yang bersifat real time, responsif, dan terkoordinasi lintas sektor.
Gubernur menjelaskan bahwa Presiden RI menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk segera memetakan risiko bencana, mempercepat langkah mitigasi tanpa hambatan birokrasi, serta memastikan seluruh jajaran bergerak dengan aksi konkret di lapangan. Penanganan infrastruktur kritis seperti tanggul, jembatan, dan normalisasi sungai diminta menjadi prioritas, terutama pada wilayah yang berulang kali terdampak genangan dan banjir.
Pemerintah Provinsi Riau juga menegaskan bahwa seluruh posko bencana di kabupaten dan kota harus beroperasi selama 24 jam. Dinas PUPR diminta menyiapkan alat berat dalam kondisi siap pakai di titik-titik rawan. Pemerintah daerah diimbau mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar penanganan darurat dapat dilakukan tanpa harus menunggu keputusan lanjutan atau bantuan pusat. Selain itu, pelaporan situasi bencana diminta dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan kepada pemerintah provinsi.
Terkait HBKN Natal dan Tahun Baru 2026, pemerintah provinsi meminta kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap transportasi, energi, dan keamanan. Mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat, sementara cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan. Pemerintah daerah diimbau mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat tidak berkunjung ke daerah rawan banjir atau longsor. Posko terpadu HBKN juga akan difungsikan sebagai pusat komando untuk memastikan kelancaran arus transportasi laut, darat, dan udara, termasuk pemeriksaan kesehatan dan keselamatan bagi awak kendaraan.
Pada aspek pasokan energi dan pangan, pemerintah menegaskan perlunya koordinasi intensif dengan Pertamina, PLN, dan Bulog guna menjamin ketersediaan stok BBM, LPG, dan bahan pangan pokok menjelang akhir tahun. Inflasi Provinsi Riau pada November tercatat mencapai 4,27 persen, melebihi target nasional. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi meliputi cabai merah, bawang merah, biaya angkutan udara, dan daging. Pemerintah provinsi bersama BI telah melakukan intervensi pasokan dengan mendatangkan komoditas hortikultura dari Jawa guna menstabilkan harga.
TPID kabupaten/kota diminta memperkuat operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta berkolaborasi dengan perusahaan dan komunitas lokal melalui skema CSR untuk memperkuat distribusi pangan. Selain itu, strategi komunikasi publik diperintahkan agar bersifat menenangkan dan tidak memicu kepanikan harga di tengah masyarakat.
Pada akhir arahannya, Plt. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda, TNI, Polri, serta instansi terkait yang telah bekerja dalam penanganan bencana di berbagai daerah, termasuk dukungan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan keselamatan masyarakat, stabilitas daerah, serta pengendalian inflasi tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.
Hadir dalam Rakor tersebut, seluruh Unsur Forkopimda se-Provinsi Riau, Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, kepala OPD se- Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BMKG, Bank Indonesia. (ADV)
