BERTUAHPOS.COM — Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mendorong pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pengembangan sektor ekonomi kreatif. Hal ini disampaikannya dalam Workshop Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang digelar di Hotel Unigraha, Komplek Perkantoran RAPP, Kabupaten Pelalawan, Rabu, 11 Desember 2024.
Riefky berharap Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan dapat menjadi pelopor pembentukan dinas tersebut. “Surat Keputusan Bersama antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Dalam Negeri telah memberikan pedoman lengkap, mulai dari kriteria pembentukan, nomenklatur, hingga kodifikasi anggaran. Ini mempermudah daerah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan, agar pelaku usaha di sektor ini dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah. “Masalah utama adalah pembiayaan. Perbankan sering kali menilai aset fisik, sementara di sektor kreatif, aset utamanya adalah ide dan kreativitas. Kami terus berkoordinasi dengan perbankan nasional dan OJK agar pendekatan ini lebih fleksibel,” tambahnya.
Riefky juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan ekonomi kreatif sebagai prioritas nasional, sejajar dengan swasembada pangan, energi, dan air. “Presiden percaya bahwa ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan baru nasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Pelalawan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, President Director APR, Basrie Kamba, menjelaskan peran perusahaan dalam mendukung sektor kreatif melalui produk berbasis serat rayon. “Kami telah memproduksi serat rayon selama enam tahun terakhir dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun. Produk ini memberikan dampak signifikan bagi industri tekstil nasional,” ungkapnya.
Basrie juga memaparkan visi keberlanjutan perusahaan melalui program APR2030 yang meliputi empat pilar utama: kontribusi positif terhadap iklim, manufaktur bersih, sirkularitas, dan kemajuan inklusif. “Kami menargetkan pemberantasan kemiskinan di desa-desa sekitar operasional perusahaan melalui program kerja sama dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Riau, Agung Nugroho, mengapresiasi kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. “Kami berdiskusi tentang langkah strategis membangkitkan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa. Semoga ini menjadi motivasi besar untuk terus bergerak,” tutupnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, pengembangan ekonomi kreatif di Riau diharapkan menjadi contoh nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***
