BERTUAHPOS.COM — Pernyataan Calon Gubernur Riau nomor urut 02, M Nasir, saat Debat Publik Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau pada Minggu 17 November 2024 malam, menuai kontroversi.
Ketika ditanya tentang strategi ekonomi hijau dan ekonomi biru, Nasir menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah mengentaskan kemiskinan di Riau, bukan sekadar berfokus pada isu lingkungan.
Nasir bersama wakilnya, HM Wardan, mengungkapkan bahwa salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi perkebunan masyarakat.
“Hari ini kawasan-kawasan hijau masih menjadi kawasan hutan. Begitu kami jadi gubernur, kami lapor ke Pak Prabowo, kami minta seluruh kawasan ini dibangun menjadi kawasan perkebunan masyarakat, yang akan kami berikan kepada masyarakat untuk menghilangkan kemiskinan di Riau. Itu yang paling penting,” ujar Nasir dalam debat.
Lebih lanjut, Nasir menegaskan bahwa kebijakan yang akan diambilnya tidak akan terikat oleh tekanan dari luar terkait pelestarian lingkungan, dengan alasan bahwa kesejahteraan masyarakat Riau menjadi prioritas utama.
“Kita ingin masyarakat kita dulu hidup sejahtera, makmur. Ini yang paling penting, bukan urusan luar yang kita urusin. Bagaimana membangun tata ruang Provinsi Riau ini dengan baik, menghubungkan 12 kabupaten untuk menumbuhkan ekonomi. Lautnya kita kelola, pasar pelelangannya kita siapkan, agar hasil tangkapan masyarakat punya nilai yang bagus,” paparnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Okto Yugo Setiyo, menyebut pernyataan Nasir sebagai sesat dan menyesatkan. Menurutnya, kawasan hutan tidak perlu diubah menjadi non-hutan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Itu pernyataan sesat. Pertama, masalah hutan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaannya. Kedua, masyarakat tidak harus mengubah hutan menjadi non-hutan untuk bisa mengaksesnya. Mereka tetap bisa memanfaatkan hutan melalui skema perhutanan sosial,” jelas Okto saat dihubungi oleh, Senin 18 November 2024.
Okto juga menekankan bahwa skema perhutanan sosial merupakan solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, di mana 1,2 juta hektare hutan di Riau dicadangkan untuk dikelola oleh masyarakat tanpa merusak lingkungan.
“Justru menarik jika Nasir atau calon gubernur lainnya menjemput gagasan tentang bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan dengan skema perhutanan sosial. Dengan cara ini, masyarakat bisa meningkatkan ekonomi tanpa harus menghilangkan kawasan hutan,” tambahnya.
Okto menyoroti pernyataan Nasir yang menyebutkan Dumai sebagai salah satu wilayah yang akan dialihfungsikan menjadi perkebunan.
Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi satwa langka seperti harimau sumatera dan spesies endemik lainnya.
“Di Dumai itu ada Kawasan Hutan Senepis, yang merupakan habitat harimau sumatera dan satwa lainnya. Kawasan ini juga berbatasan dengan Giam Siak Kecil yang meliputi Siak, Bengkalis, dan Dumai. Habitat ini tidak hanya penting bagi satwa, tetapi juga sebagai paru-paru dunia yang perlu kita jaga. Mereka juga punya hak hidup,” tegas Okto.
