BERTUAHPOS.COM — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau telah mempersiapkan berbagai kebijakan dalam rangka pengendalian harga.
Kebijakan ini diputuskan dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID se-Provinsi Riau, pada Jumat, 10 Maret 2023, dalam rangka mitigasi risiko lonjakan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada minggu terakhir April 2023.
Pertemuan ini dipimpin oleh Gubernur Riau Syamsuar dan dihadiri oleh Wakapolda Provinsi Riau, Brigjen Pol K Rahmadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau M Cahyaningtyas, Perwakilan dari Forkopimda, BPS Riau dan seluruh perwakilan TPI kabupaten kota di Riau.
“Secara historis, berdasarkan hasil perhitungan BPS, tekanan inflasi cenderung meningkat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, terutama didorong peningkatan harga-harga komoditas pangan,” kata Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau M Cahyaningtyas dalam keterangan resminya, Sabtu, 11 Maret 2023.
Tahun 2023, TPID memperkirakan tekanan inflasi berpotensi akan meningkat sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar TPID Provinsi Riau dengan TPID Kabupaten/Kota di Riau, dan seluruh stakeholders terkait untuk mengendalikan laju inflasi.
Dia menambahkan, berdasarkan pemantauan Bank Indonesia dan OPD Provinsi Riau, kecenderungan kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis mulai terjadi pada minggu pertama Maret 2023.
“Beberapa komoditas tersebut diantaranya adalah, beras, cabai merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih,” katanya.
Dijelaskan, menghadapi tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari komoditas pangan, TPID merumuskan kebijakan pengendalian yang mencakup empat aspek, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Adapun upaya konkrit dari kebijakan tersebut adalah, penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar provinsi.
Selain itu, meningkatkan produksi pangan lokal melalui inovasi gerakan tanam (khususnya replikasi program digital farming dan program urban farming) dan penyelenggaraan pasar murah.
Kemudian, perlu dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan pangan di pasar dan distributor besar secara intensif, bekerjasama dengan satgas pangan, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar TPID se-provinsi Riau.
“Juga perlu untuk memperkuat komunikasi kebijakan pengendalian inflasi ke masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Pelaksanaan mapping rantai nilai, mulai dari petani hingga pedagang akhir.”
“Pemberian bantuan berupa alsintan dan saprotan untuk mitra/kelompok tani binaan. Digitalisasi data dan informasi pangan di Riau, terutama untuk komoditas-komoditas pangan yang sering menjadi penyumbang inflasi tertinggi,” tambahnya.
Adapun dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun tersebut diharapkan diharapkan mampu menjaga laju inflasi Riau sepanjang tahun, sehingga target inflasi pada rentang 3%+1%(yoy) dapat tercapai.
“Dengan demikian, inflasi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat umum. Keberhasilan strategi pengendalian inflasi Riau tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antar TPID,” ujarnya.***[Melba]
