BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengaku senang dengan penghapusan dana bantuan sosial (bansos) secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas perintah Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Pekanbaru, Bustami HY kepada bertuahpos.com, Selasa (03/12/2014). ” Kita belum menerima secara resmi. Kita harapkan bansos tidak ada lagi,” ujarnya Selasa (23/12/2014).
Untuk menghindari terjadinya persepsi negatif dari masyarakat, pihaknya sangat setuju jika bansos dihapuskan. Sebab hal itu untuk menghindari anggapan ada permainan oknum pemko makanya proposal bansos
dipersulit. “Padahal syaratnya kriteria sesuai permendagri 39 (Peraturan Menteri Dalam Negeri no 39/2012) memang agak berat ya, bukan kita mempersulit,” ujarnya.
Karena begitu ketatnya persyaratan, pihaknya mendukung pemerintah pusat menghapus bansos. “Karena susah mengukur kriteria bansos. Jadi pemberian bansos, terlalu berat, dibilang kita mempersulit. Kinerja
pemerintah dinilai negatif,” terang Bustami.
Saat disinggung apakah Pemko menganggarkan bansos di APBD 2015, dirinya mengatakan tidak ada. Sehingga anggaran 2015 sebesar Rp3,324 triliun tidak akan ada perubahan. “2015 APBD Pekanbaru tidak ada
bansos,” tambah Bustami.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Senin (22/12/2014) kemarin mengatakan pemerintah berencana menarik dana bantuan sosial. Menurut dia, penarikan dana itu merupakan
instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Sebab Dana bansos rawan manipulasi.
Kendati demikian, Tjahjo menegaskan, tidak semua anggaran bansos dihapuskan. Dia mengaku tidak hafal mana jenis anggaran bansos yang bakal dihapus dan mana yang tetap diperbolehkan. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang. (Riki)
