BERTUAHPOS (PEKANBARU)- Akibat sudah banyak merugikan masyarakat dan Pemerintah Kota (pemko) Pekanbaru, Walikota Pekanbaru H Firdaus MT, meminta PLN segera mengatasi krisis listrik yang terjadi di Riau dan Pekanbaru khususnya.
Pemadaman yang tidak beraturan dan sering terjadi belakangan ini membuat buruknya layanan PLN akhir-akhir ini di mata masyarakat. Walikota juga mengatakan mengeluhkan layanan dari perusahaan listrik pemerintah ini. Dikatakan Wako, di jaringan listrik sekitaran rumah dinasnya sehari semalam bisa 10 kali padam.
Kondisi seperti ini dijelaskan Wako, sangat besar dampaknya dan banyak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, khususnya bagi yang dilayani masyarakat. Kalau dihitung di semua kantor layanan, pemerintah maupun swasta, seperti perbankan, kantor bisnis, kantor Badan Pelayanan Terpadu (BPT), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak terhingga.
“Jika ditotal sehari itu bisa mengalami kerugian ratusan miliar akibat mati hidupnya PLN ini,” tegas Wako, kepada wartawan
Ditegaskan Wako, semestinya pihak Kementerian dan juga PLN itu sendiri harus lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masrayakat. Tidak cukup hanya bisa selalu berdalih dengan kondisi air kering di Koto Panjang.
“Ini kan jawaban klasik, kalau gitu aja terus berarti tidak ada upaya untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk perbaikan. Tentu teman-teman PLN sudah sangat menyadari hal ini, dan bagaimana harusnya tentu sudah punya langkah kongkrit. Persoalan ini sudah menjadi persoalan nasional, bukannya persoalan kita saja. Saya minta supaya dapat melakukan percepatan dalam menyediakan tenaga listrik ini,” tuturnya.
Menurut Wako, dari kunjungan Muspida sehari sebelum lebaran, PLN pasrah, karena pimpinan PLN di Riau ini tidak punya kebijakan yang dapat melakukan percepatan, karena ini system.
Namun PLN mengatakan akan ada penambahan pembangkit gas 7 unit dengan daya 9,5 Megawatt dan 12 unit di Duri dengan daya yang sama. Selain juga rencana pembangunan PLTU 2×110 MW di KIT.
“Jadi, kita meminta PLN secepatnya merealisasikan ini karena diharapkan dapat membantu krisis. Meski ini harus masuk ke sistem interkoneksi mungkin perlu diatur dan kita minta Kota Pekanbaru diberi yang proporsional,” tandasnya. (wan)
