BERTUAHPOS.COM — Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buat gadung belakangan ini, setelah dia mengemukakan big data yang mengklaim banyak masyarakat ingin Pemilu ditunda. Atas kontroversi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ditantang untuk mecopot Luhut.
“Presiden Jokowi harus segera mencopot Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembantunya, karena sudah tidak mencerminkan sebagai negarawan,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS, dikutip Jumat, 18 Maret 2022.
Dia mengatakan, klaim big data yang diutarakan Luhut—ada 110 juta orang di media sosial setuju Pemuli dittunda, adalah hal yang terlalu mengada-ada—itu hanya trik untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Apapun alasannya, tidak bisa penguasa mengubah konstitusi, demi untuk kemauannya sendiri. Karena merasakan nikmatnya berkuasa yang hanya dibungkus demi kepentingan Bangsa, Negara dan rakyat Indonesia,” kata Fernando.
Dia pun menyebut, Indonesia akan rusak jika setiap rezim dengan seenak hatinya mengubah konstitusi demi berlama-lama menikmati kekuasaan dan fasilitas yang diberikan oleh negara melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
“Siapapun itu yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak layak lagi menempati posisinya sebagai pejabat negara. Karena tidak lagi mencerminkan sebagai negarawan, tetapi sebagai orang yang haus kekuasaan,” sindirnya.
Fernando lantas menyebut bahwa Menko Luhut merupakan salah satu menteri yang sudah secara terang benderang menginginkan tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Menko Luhut, tegas dia, sudah layak dicopot dari jabatan sebagai pembantu presiden, karena klaim big data yang dilontarkannya membuat situasi menjadi gaduh.
“Saya berharap Presiden Jokowi akan konsisten terhadap sikapnya yang menolak penundaan pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode. Saya yakin masyarakat Indonesia berharap Presiden Jokowi tidak akan terlena untuk menikmati jabatan melebihi batas yang sudah ditentukan oleh Konstitusi,” ungkapnya.
Dia menduga, Jokowi sudah sangat paham jika pun dipaksakan perpanjangan masa jabatan akan terjadi chaos, karena banyak masyarakat yang tidak menginginkan itu. (bpc2)
© 2013-2022