BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar mengaku belum tahu mengenai rencana usulan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak mengelola kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Riau. “Belum tahu saya, soal itu (BUMD Pangan),” kata Syamsuar.
Di Provinsi Riau masalah pangan memang menjadi persoalan urgen yang hingga kini belum bisa terselesaikan oleh Pemda. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di provinsi ini sangat bergantung dengan daerah tetangga sebagai daerah produsen. Seperti, Jambi, Sumsel dan Sumbar.
Kondisi ini membuat Riau menjadi rentan terhadap lonjakan kenaikan harga Bahan Pokok (Bapok), sehingga juga memberi dampak signifikan terhadap pergerakan angka inflasi daerah.
Bank Indonesia (BI) sebelumnya sudah melakukan kajian tersendiri untuk menemukan solusi terhadap persoalan ini. Masalah utama yang ditemukan, selain Riau bukan daerah produsen, mata rantai masuknya Bapok ini sangat panjang, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Maka jangan heran kalau haega Bapok di Riau harganya selangit. Dan sangat sensitif terhadap hal-hal kecil, seperti kondisi cuaca, infrastruktur pendukung, hingga permainan spekulan.
Kepala Perwakilan BI Riau Decymus, mengungkapkan kehadiran BUMD khusus pangan akan berkontribusi untuk memutus mata rantai distribusi khususnya komoditi cabai. “Pemda menurut kami sudah harus didorong untuk membetuk BUMD seperti ini,” ungkapnya.
Dia mengatakan hal itu sudah diperbincangan dengan Pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama dengan Pemko Pekanbaru yang kesiapannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Menurut Decymus, pembentukan atau pendirian BUMD Pangan merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi konsumen.
Baca :Â Syamsuar Tak Pernah Tahu Soal Rencana Pembentukan BUMD Pangan
“Maka kami akan mendorong Pemda membentuk BUMD pangan semacam Bulog tapi di tingkat lokal, nanti juga perlu aturan supaya pedagang mau ikut mengambil barang lewat sini untuk mencapai tujuan memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang,” sebut Decymus.
Selama ini Riau khususnya Pekanbaru belum memiliki lembaga usaha untuk mengurus kebutuhan pangan. Akibatnya, harga menjadi sulit dikendalikan pemerintah, dan akhirnya bisa memberatkan masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di pasar.
Misalnya harga cabai merah yang selalu mengalami fluktuasi akibat pasokannya bergantung dari daerah lain. Termasuk bawang merah dan bawang putih. “Tapi adanya BUMD pangan, maka Riau bisa memiliki kepastian pasokan bahan pangan serta dapat menjaga harga jual di masyarakat,” tambahnya.
Komitmen BI mendukung pendirian BUMD pangan dengan menargetkan agar dapat direalisasikan oleh Pemda sebelum akhir 2019. (bpc3)
