BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pengesahan APBD Murni 2020 diyakini akan terdampak dari polemik Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Riau. Hal ini merupakah pengaruh politis sebab DPRD Riau punya peran sangat penting terhadap pengesahan tersebut.
“Itu pasti akan ada pengaruhnya terhadap pengesahan APBD 2020. Karena berpolemik itu bagian dari perangkat yang punya fungsi untuk pengesahan penganggaran. Termasuklah hal-hal politis lainnya,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris, Senin, 14 Oktober 2019 di Pekanbaru.
Selain persoalan penyusunan dan pengesahan anggaran, perangkat peraturan daerah (Perda) juga akan terkena imbas dari polemik ini. Akan tetapi pergerakan politik itu dinamis. Artinya dinamikanya juga sangat mudah berubah jika sudah ada kepentingan yang sama.
Aidil Haris sepakat, penyelesaian polemik itu tergantung dari “lobi” antar pihak yang kini tengah dirundung disharmonisasi di internal DPRD Provinsi Riau. Kelompok yang kini tenga berada “di atas angin” harus mampu mengakomodir kepentingan PKS, PAN dan Gerindra.
“Sebab posisinya sekarang 3 partai ini yang dikucilkan dan tidak mendapat tempat dalam penyusunan AKD. Harusnya kondisi seperti ini sudah bisa diantisipasi sejak awal. Karena mereka bagian terpenting dari dewan,” sebutnya.
(Mengakomodir) 3 partai itu, di sebut Aidil Haris agar “sama-sama enak”. Terlepas mereka (PAN, PKS dan Gerindra) berada digaris partasi oposisi atau tidak. Lobi dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil dewan bisa berjalan dengab baik.
“3 partai ini bisa saja akan membentuk oposisi ketika kepentingan itu tidak sama. Tapi kalau kepentingan mereka sama, ya bisa saja sejalan semuanya,” sebutnya.
Dia menyayangkan, polemik ini terjadi di awal-awal masa kerja DPRD Provinsi Riau. Di saat-saat seluruh masyarakat mengaharapkan pengesahan APBD Murni 2020 segera diselesaikan namun terhambat dengan polemik di internal dewan. (bpc3)
